Selain mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati turut meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengeluarkan hasil pencermatan atas Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif (Caleg) Pemilu 2024.
“Bawaslu harus segera menyampaikan hasil pengawasan pencermatan DCT secara transparan dan akuntabel kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban institusi pengawas pemilu,” kata Neni dalam keterangannya kepada Inilah.com, Sabtu (25/11/2023).
Neni melanjutkan, sejauh ini, dari pencermatan yang dilakukan DEEP, terungkap banyaknya permasalahan dalam DCT Caleg Pemilu 2024. Mulai dari tidak terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan setiap daerah pemilihan (dapil) hingga tidak transparannya soal caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi.
“Sebab hingga saat ini, Bawaslu belum melakukan rilis hasil pengawasan pada sub tahapan pencermatan DCT kepada publik. Baik itu yang terkait dengan keterwakilan perempuan, caleg eks napi koruptor ataupun caleg lain yang berpotensi tidak memenuhi syarat,” lanjut dia.
Selain itu, Neni juga meminta partai politik untuk membuka Daftar Riwayat Hidup (DRH) caleg sebagai bagian dari proses kejujuran dan transparansi untuk proses demokrasi yang semakin lebih baik.
“Semakin partai tertutup maka semakin sulit masyarakat mengenali caleg dari masing-masing daerah pemilihan,” tutur Neni.
Selain itu, Neni pun mengingatkan masih banyak parpol yang belum memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen di setiap dapil.
“Guna memenuhi amanat undang-undang pemilu dalam rangka mewujud demokrasi yang berkeadilan gender,” kata Neni.
