Meski sudah 17 tahun berlalu, bencana lumpur Lapindo masih menyisakan utang hingga Rp2,2 triliun kepada negara. Kemenkeu pun belum mendapatkan komitmen dari kelompok usaha Grup Bakrie ini untuk mengembalikan uang negara tersebut.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengakui proses penyelesaian utang miliki perusahaan keluarga Aburizal Bakrie ini masih berlangsung. Uang negara untuk menyelesaikan dampak luapan lumpur, gas panas, dan air dalam perut bumi itu terjadi pada 29 Mei 2006 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur masih misteri.
Padahal bencana industrial akibat kesalahan prosedur pengeboran gas bumi oleh Lapindo Brantas ini, menyebabkan sejumlah kawasan Sidoarjo terendam lumpur. Semburan lumpur pertama kali muncul dari Sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur di lokasi pengeboran gas milik PT Lapindo Brantas.
Di kawasan tersebut terdapat sekitar 16 desa di 3 kecamatan tergenang lumpur akibat semburan Lapindo. Selain itu, 30 pabrik yang terkena dampak genangan lumpur Lapindo ini terpaksa menghentikan aktivitas produksinya sehingga ribuan tenaga kerja juga harus kehilangan sumber mata pencahariannya.
Berdasarkan LKPP Kementerian Keuangan Tahun 2020, Lapindo memiliki utang jangka panjang Rp773.382.049.559, belum termasuk bunga dan denda keterlambatan pengembalian. Jika ditotal, jumlah utang Lapindo tembus hingga Rp2,2 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo oleh Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya.
Inilah profil PT Lapindo Minarak Jaya yang masih terkait dengan usaha Group Bakrie.
PT Lapindo Minarak Jaya merupakan anak usaha Lapindo Brantas Inc. yang bergerak di usah minyak dan gas bumi dengan jenis usaha sebagai perusahaan pertambangan yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Lapindo Brantas Inc. merupakan anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk yang merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ENRG.
Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia.
Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT Energi Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur, Indonesia.
Selain Lapindo, participating interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari MedcoEnergi) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Dikarenakan memiliki nilai saham terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator.
Pada tanggal 20 September 2006, PT Energi Mega Persada Tbk (PT EMP) berencana menjual Lapindo Brantas Inc ke Lyte Limited, perusahaan yang berafiliasi ke Kelompok Usaha Bakrie. Akan tetapi penjualan ini tidak disetujui oleh Bapepam-LK dengan alasan manajemen Energi belum bisa memberi penjelasan apa penyebab insiden lumpur panas dan pihak mana yang harus bertanggung jawab.
Oleh karena itu, PT EMP mengalihkan rencana penjualan Lapindo Brantas ke pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan grup Bakrie sehingga tidak perlu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan alasan tidak adanya benturan kepentingan, seperti yang terjadi kalau dengan penjualan ke Lyte Limited.
Untuk itu pada tanggal 14 November 2006 kepemilikan saham PT EMP di Lapindo Brantas akhirnya dijual kepada Freehold Group Limited. Sebuah perusahaan investasi yang berkedudukan di Kepulauan Virgin Britania Raya. Namun penjualan ini pun dibatalkan Freehold pada 28 November 2006.
Tahun 2007, EMP memutuskan tidak mengkonsolidasikan Lapindo Brantas Inc., Kalila Energy dan Pan Asia Enterprise ke dalam laporan keuangan mereka.
Pada bulan Agustus 2022, PT Bakrie Kalila Investment memiliki saham PT EMP mencapai 48,02%.
PT Energi Mega Persada Tbk adalah sebuah perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini melakukan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak bumi dan gas alam di Jawa Timur (Blok Kangean).
Belum lagi di wilayah Sumatera mulai dari Blok Selat Malaka, Blok Bentu, Blok Korinci Baru, Blok Tonga, Blok Gebang, Blok “B”, dan Blok CPP Selatan. Untuk daerah Kalimantan memiliki kontrak tambang di Blok GMB Sangatta II, dan Mozambik dengan Blok Buzi. Perusahaan ini adalah bagian dari Bakrie Group.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001. Pada tahun 2004, perusahaan ini mengakuisisi PT Imbang Tata Alam yang memegang 26,03% saham KKS Blok Selat Malaka, serta mengakuisisi Kalila Energy Ltd. dan Pan Asia Enterprise Ltd. yang memegang 100% saham Lapindo Brantas Inc.
Pada bulan Juni 2004, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta. Pada bulan Agustus 2004, melalui EMP Exploration (Kangean) Ltd. dan EMP Kangean Ltd., perusahaan ini mengakuisisi 100% saham KKS Blok Kangean. Pada bulan Januari 2006, perusahaan ini mengakuisisi PT Tunas Harapan Perkasa dengan harga US$308,6 juta.
PT Tunas Harapan Perkasa memiliki lima KKS melalui lima anak usahanya. Total cadangan minyak dan gas 2P yang dikuasai oleh PT Tunas Harapan Perkasa hingga tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 67,39 juta barel ekuivalen. Pada bulan Mei 2007, Mitsubishi Corporation dan Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. membeli total 50% saham Energi Mega Pratama Inc. dengan harga US$360 juta. Energi Mega Pratama Inc. adalah pemegang KKS Blok Kangean.
Pada bulan Juli 2007, perusahaan ini mendekonsolidasi Lapindo Brantas, Inc., Kalila Energy Ltd., dan Pan Asia Enterprise Ltd. dari laporan keuangannya. Pada bulan Maret 2008, perusahaan ini mengkonversi pinjaman dari Minarak Labuan Co. (L) Ltd. kepada Kalila Energy Ltd. dan Pan Asia Enterprise Ltd, menjadi saham, sehingga kepemilikan perusahaan ini di kedua perusahaan tersebut masing-masing terdilusi menjadi 0,0117783% dan 0,0009999%.
Pada bulan Agustus 2022, PT Bakrie Kalila Investment memiliki saham PT EMP mencapai 48,02%. Pada laporan keuangan akhir 2021, pendapatan PT EMP mencapai US$406.096 juta dengan laba bersih US$38,924 juta. Sedangkan total aseg mencapai US$1,064 miliar dan total ekuitas mencapai US$448,96 juta.
