Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan, maraknya penjarahan sawit di perkebunan, cukup mengganggu bisnis.
“Beberapa tahun ini, kasus tindakan kriminal seperti pencurian dan penjarahan hasil kebun, peredaran narkoba di lingkungan kelapa sawit. Serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar, semakin masif. Tindakan tersebut tentunya tidak mungkin diselesaikan oleh kami, tanpa melibatkan pihak keamanan khususnya jajaran kepolisian,” kata Eddy, dikutip Sabtu (2/3/2024).
Eddy menjelaskan, pelaku usaha sawit, khususnya anggota Gapki, dalam menjalankan bisnis perlu taat dalam mengikuti peraturan perundangan yang ada. Apalagi investasi kelapa sawit adalah investasi jangka panjang, sehingga kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting.
“Untuk itu, kami menyambut baik Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini, yang nantinya dapat disosialisasikan ke masing-masing daerah. Dan tentunya Nota Kesepahaman ini perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih operasional. Kepada Para Ketua Cabang, kiranya Nota Kesepahaman ini nantinya dapat ditindaklanjuti dengan jajaran kepolisian daerah dan kepolisian resort setempat,” kata Eddy.
Dengan adanya nota kesepahaman antara GAPKI dan POLRI ini diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan keamanan berusaha dalam industri kelapa sawit indonesia serta mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif.
Beberapa waktu lalu, Gapki menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan Polri, terkait Peningkatan Bantuan Pengamanan, Pencegahan, Penanganan Konflik Sosial Serta Penegakan Hukum di Lingkungan Kerja Anggota GAPKI. Nota Kesepahaman ini ditandatangani Eddy dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol Verdianto I Bitticaca.
Menurut Karodalops Sops Polri, Brigjen Pol Endi Sutendi, mewakili Irjen Verdianto, menjelaskan, di tengah besarnya devisa negara dari industri kelapa sawit, masih terdapat tantangan yang berpotensi menghambat kinerja dan peran penting industri kelapa sawit ke depan, khususnya di bidang keamanan berusaha dan kepastian hukum.
“Gangguan keamanan berupa aksi pencurian, penjarahan, perusakan terhadap sarana dan prasarana perusahaan, serta pembakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit sering kali menjadi hambatan yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan sektor industri kelapa sawit,” kata Endi.
