Kebijakan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menerapkan seragam gaya militer lengkap dengan baret, pangkat dan tongkat komando untuk pejabat dan pegawai kementerian, jadi sorotan. Eks Panglima TNI dianggap gagal paham urusan kementerian.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang menilai, atribut seperti seragam kedinasan militer itu tidak memiliki filosofi dari kebijakan tersebut. Khususnya jika dikaitkan dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
“Kita lihat saja setelah memakai baret dan tongkat komando signifikansi hasil kerjanya,” ujar Junimart, di Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN bukan lembaga penegak hukum kendati memiliki peran dalam memberantas mafia tanah. Artinya, kebijakan atribut militer yang diterapkan Hadi tidak relevan dan berlebihan.
“Seragam dan atribut itu tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN terlebih dalam pemberantasan mafia tanah. Pejabat di Kementerian ATR/BPN bukan penegak hukum maupun penyidik,” ujarnya.
Dia malah mempertanyakan maksud Hadi menerapkan kebijakan itu. Termasuk inovasi apa yang mau ditonjolkan Kementerian ATR/BPN di bawah komando Hadi Tjahjanto.
“Saya tidak memahami ‘frame of reference’ Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya dan apa filosofinya,” ujarnya.
Atribut baju dinas seperti militer pejabat BPN/ATR telah diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, pada Selasa (26/7/2022) yang lalu. Pemasangan atribut dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Kritikan turut disampaikan politisi Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat menilai Hadi belum move on dari kedinasan militer dengan menerapkan kebijakan tersebut.
“Jangan sampai disalahpahami bahwa Pak Menteri belum move on setelah pensiun dari TNI, dan telah menjadi rakyat sipil sehingga membuat seragam baru yang seperti militer,” ujar Kamhar.
Kamhar meminta Hadi fokus pada pemberantasan mafia tanah daripada menerapkan kebijakan yang tidak ada urgensinya bagi warga yang kehilangan hak atas tanah. Hal ini tak lepas dari permainan di jajaran ATR/BPN sendiri.
“Pak Menteri harus punya kepekaan dan kepedulian atas ini,” ujar Kamhar.
