Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menilai dugaan kebocoran data pemilih sarat dengan kepentingan. Ia meyakini, motif di balik kebocoran data pemilih, adalah kepentingan politik dan bisnis.
“(Kalau motifnya) berhimpitan. Bisnis politik dan politik bisnis. Ujung-ujungnya mendistorsi pemilu,” tegas Hendra kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Ia menyesalkan ulah-ulah pembobolan data ini, seperti tidak ada antisipasi dari penyelenggara pemilu. Pemerintah dan aparati hukum diminta bergerak cepat untuk mengusut, sekaligus menyiapkan langkah antisipasi agar peristiwa ini tidak terulang
“Harusnya kita pegang ‘Hukum Murphy’ (Murphy Law), kalau sesuatu bisa salah, maka akan salah. Jadi harus tidak boleh ada toleransi terhadap peluang terjadinya kebocoran tersebut,” terangnya.
Sehingga, lanjut dia, perlu dilacak dengan teliti sumber kebocoran data pemilih ini, agar tidak menganggu jalannya tahapan-tahapan Pemilu 2024. “Karena bisa mendistorsi atau mengacaukan pemilu,” pungkas Hendra.
Diketahui, peretas anonim bernama Jimbo mengeklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut. Ia membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs ini biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.
Data yang berhasil diakses Jimbo itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).
