Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan pada pemerintahannya.
“Prabowo mungkin terlihat hormat secara personal pada Luhut, tetapi ketika ia berkuasa, besar kemungkinan tidak akan libatkan Luhut dalam hal penting,” ujar Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Ia menyebut kelompok Prabowo sudah penuh terisi dengan tokoh-tokoh yang siap menggantikan dominasi Luhut, salah satunya Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Dan tentu lebih berpengaruh secara politik, Airlangga Hartarto salah satunya yang potensial gantikan dominasi Luhut,” sambungnya.
Soal masukan Luhut kepada Prabowo terkait jangan melibatkan orang yang bermasalah dalam pemerintahan, Dedi menyatakan justru Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar tersebut juga termasuk orang yang toxic.
“Termasuk Luhut, ia kental nuansa toxic. Misalnya saja bagaimana ia sering membangun narasi perlawanan dengan kritikus, bahkan cenderung membabi-buta membela Presiden secara berlebihan, juga soal kebijakan Luhut yang cenderung memuji berlebihan China,” kata Dedi, menerangkan.
Berkenaan dugaan Luhut menyindir PDIP dan PKS tersebut, Dedi justru punya pandangan berbeda. “PDIP dan PKS dalam posisi pemerintah justru tidak terlihat miliki karakter toxic, meskipun bisa saja Luhut menyiratkan ke arah mereka, PKS sendiri sejauh ini tidak terkesan menginginkan bagian di pemerintah,” ucap dia.
“Dengan tendensi nasihat semacam itu, justru Luhut mulai mengintervensi Prabowo, sebelum ia menjadi Presiden secara resmi,” tutur dia menambahkan.
Sebelumnya, Luhut berpesan agar Prabowo berhati-hati dalam menyeleksi para menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan mendatang. Ia meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara ‘Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth’ di Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Luhut mengaku, hal tersebut pernah terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dirinya yang memberskan itu. Ia menyatakan, kehadiran orang bermasalah di kabinet dapat memunculkan regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. “Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Tanpa menyebut nama, Luhut mengaku orang bermasalah yang pernah mampir di kabinet malah pernah menghambat rencana Presiden Jokowi yang ingin menggencarkan digitalisasi. Padahal digitalisasi dicanangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya
