Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin intensif dalam mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan untuk Palestina. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan bahwa MUI sedang mempertimbangkan pencabutan sertifikat halal atas produk dari perusahaan yang terbukti memberikan keuntungan untuk mendukung agresi militer Israel.
Ikhsan Abdullah menjelaskan bahwa MUI tidak akan melakukan aksi boikot secara sembarangan. “Pencabutan sertifikat halal akan dilakukan jika terbukti keuntungan perusahaan digunakan untuk membeli mesin perang yang mendukung genosida dan penghancuran di Gaza,” ujar Ikhsan pada Kamis (16/11/2023).
Namun, Ikhsan menegaskan bahwa pihak yang berwenang membuktikan hal tersebut adalah lembaga HAM PBB.
“Jika terbukti, maka pencabutan sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH, sedangkan kewenangan menarik kembali fatwa atas produk halal dapat dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI,” tambahnya.
Dalam hal ini, Ikhsan menjelaskan bahwa produk-produk tersebut tetap halal, namun perbuatan perusahaan yang mendukung Israel dianggap haram sesuai rekomendasi Fatwa MUI No 83 tahun 2023.
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch tersebut juga menambahkan bahwa boikot terhadap produk Israel bersifat temporal dan bisa berhenti jika situasi sudah kembali normal, atau setidaknya hingga pasukan penjajah Israel meninggalkan Gaza.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menegaskan bahwa MUI tidak berhak mencabut sertifikat halal sebuah produk yang telah memenuhi prosedur.
“Fatwa MUI untuk berhenti menggunakan produk Israel bukan berarti produk tersebut langsung haram,” kata Cholil.
Senada, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas juga menekankan bahwa yang diharamkan oleh MUI dalam fatwanya bukanlah produk itu sendiri, melainkan dukungan terhadap tindakan biadab Israel.
“Sebagai warga bangsa yang baik, kita wajib mengingatkan mereka,” pungkas Anwar Abbas.
