Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut kesalahan penginputan data hasil suara Pemilu 2024 di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari ribuan hasil tempat pemungutan suara (TPS) bisa disebabkan karena error atau kesalahan teknologi. Dengan begitu, kata Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, jangan menuding salah salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden melakukan kecurangan Pemilu 2024.
Namun, kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menuntut adanya pertanggungjawaban lain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas salah input suara di 2.325 TPS yang sangat merugikan pihaknya, dan sebaliknya menguntungkan paslon capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. “Permintaan maaf dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari, tidak cukup,” ujar Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Apalagi, kata Achmad, KPU selalu mengklaim Sirekap sudah lulus uji dan diaudit ahli IT. Namun, kenapa bisa terjadi penggelembungan proporsional yang tidak seimbang. Berdasarkan data Timnas AMIN menunjukkan kesalahan Sirekap terlalu amat sistematis karena tidak secara proporsional.
“Memang terjadi penggelembungan, namun dari 335 sampel TPS yang diteliti Timnas AMIN, pasangan 02 yaitu Prabowo-Gibran adalah pihak yang digelembungkan paling banyak 65 persen bandingkan 01 sebanyak 19,6 persen dan 03 sebanyak 15,4 persen,” ungkap pakar kebijakan publik dari UPN Veteran-Jakarta ini.
Ia pun mendesak KPU menjelaskan secara rinci serta dilakukan audit independen secara menyeluruh oleh KPU, termasuk bagian IT. Audit ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kesalahan sistematis bisa terjadi. “Khususnya untuk sistem IT Sirekap, merupakan langkah logis untuk mengidentifikasi celah dan kelemahan.”
Dia meyakini kesalahan sistematis yang diungkap Timnas AMIN ini memperkuat dugaan adanya kecurangan. Yakni, dugaan adanya kecurangan suara yang tidak proporsional dan cenderung menguntungkan satu paslon. “Ini memunculkan dugaan adanya kesengajaan untuk memenangkan salah satu paslon,” kata Achmad, menekankan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan, KPU seharusnya mempersiapkan aplikasi Sirekap dengan baik, sehingga tidak terjadi salah input hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
KPU juga dituntut harus menjelaskan kejadian itu, karena akan memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada hasil Pemilu. “Kalau tidak ada penjelasan dari KPU soal apa yang terjadi dengan Sirekap, maka publik jadi tidak percaya dengan proses dan hasilnya,” ujar Khoirunnisa di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Sirekap yang digunakan KPU juga mendapat sorotan negatif dari pengguna media sosial (medsos) karena berbagai kekeliruan dalam mengunggah data dari TPS, sehingga merugikan paslon tertentu, dan sebaliknya menguntungkan paslon tertentu. Analisis terbaru dari Drone Emprit mengungkap responsivitas netizen terhadap berbagai kesalahan yang muncul dalam penggunaan Sirekap selama Pemilu 2024.
Berdasarkan pantauan yang dilakukan pada 14 hingga 15 Februari 2024, menunjukkan netizen di berbagai platform medsos sangat antisipatif terhadap hasil pemilu yang akurat dan adil. Drone Emprit mengidentifikasi tiga emosi utama dari unggahan netizen: ‘Anticipation’, ‘Anger’, dan ‘Surprise’, dengan ‘Joy’ menjadi emosi keempat.
