Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat mengingatkan pengusaha Indonesia jangan lebai. Jangan kaitkan gerakan boikot produk terafiliasi Israel dengan PHK.
Selanjutnya, kata Mirah, pengusaha nasional itu, mengaitkan dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
“Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha sebelum adanya gerakan boikot Israel,” kata Mirah di Jakarta, Sabtu (9/12/2023).
Apalagi, kata dia, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK serta membuka peluang terjadinya praktik kerja kontrak dan outsourcing.
“Akar masalah dari maraknya PHK di Indonesia, bukan karena gerakan boikot Israel. Tapi terletak kepada Pemerintah sebagai regulator yang memudahkan PHK. Dengan menurunkan pesangon. Alhasil, pengusaha semakin serakah untuk memperkaya korporasi dengan menekan biaya kesejahteraan pekerja,” terangnya.
Mirah menegaskan, gerakan boikot produk terafiliasi Israel merupakan gerakan moral rakyat Indonesia yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.
“Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi menyayangkan gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel yang kebablasan. Dampaknya kepada iklim investasi, pertumbuhan ekonomi serta serapan tenaga kerja.
“Aksi boikot menimbulkan dampak kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang beroperasi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina,” ujar Yukki.
