Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy menduga penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) begitu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurutnya, setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI yang sangat merugikan perolehan suara partai politik lain peserta Pemilu 2024.
“PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD, dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya. Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil,” kata Romy dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Minggu (3/3/2024).
Ia menegaskan, secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu 2024 semacam ini dihentikan.
Romy mengaku sejak sebelum Pemilu 2024 sudah mendengar akan adanya operasi senyap pemenangan terhadap partai yang diketuai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Kaesang Pangarep tersebut oleh aparat.
Caranya, ungkap Romy, dengan menarget penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa.
Ia menyebut, hal itu dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah seorang menteri untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar.
“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun, hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus, sehingga perolehan berdasarkan quick count jauh di bawah harapan lolos PT (parliamentary threshold),” ungkapnya.
Tak hanya itu, menurut Romy, belakangan setelah pencoblosan, dirinya mendapat informasi ada dua modus untuk meloloskan PSI ke parlemen, yaitu pertama memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil dan yang jauh dari PT kepada coblos gambar partai tersebut dan kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.
“Setelah melihat Sirekap beberapa hari terakhir, mulai muncul keanehan-keanehan yang disinyalir oleh beberapa surveyor, seperti Prof. Burhan Muhtadi dan Yunarto Wijaya. Begitupun beberapa penggiat pengawalan pemilu sebagaimana mereka upload di status Twitter-nya,” ujar Romy.
Begitu tajamnya kenaikan suara PSI di beberapa TPS, membuat Romy turut menyinggung tagar yang trending di Twitter, yakni ‘Partai Salah Input’.
Romy menilai perolehan suara PSI dengan angka saat ini tidak masuk akal, mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg DPR-nya minim sosialisasi ke pemilih.
Penggelembungan suara PSI ini banyak terungkap, kata dia, bukan di tingkat TPS saja, tetapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
Oleh karena itu, PPP menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu khususnya, KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1×24 jam, mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya.
“Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu. Dan melindungi setiap satu suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia!” tegasnya.
