News

PPP: Jika Rocky Gerung Diproses Hukum, Jangan Dibilang Kriminalisasi

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek, menilai pernyataan pengamat politik Rocky Gerung begitu merendahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga pantas jika diproses secara hukum.

“Kalimat yang disampaikan sangat emosional, menghina dan merendahkan, tidak mencerminkan kalimat seorang intelektual. Apakah seperti itu ciri-ciri aliran filsafat kedunguan?,” ujar Awiek kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Ia menyinggung Rocky boleh saja mengkritik, namun jangan sampai melecehkan.

“Silakan saja mengkritik, tapi jangan menghina dan melecehkan. Kalau menghina dan melecehkan itu ada konsekuensi hukum,” ucap Awiek.

“Kalau nanti ada proses hukum, jangan sampai dibilang kriminalisasi,” tegas Awiek.

Diketahui, Rocky Gerung viral di media sosial. Dalam tayangan video terlihat Rocky tengah mengisi sebuah acara. Pada video tersebut, Rocky melemparkan kritik kepada Jokowi. Rocky menyinggung kunjungan Jokowi ke China yang membahas soal IKN. Setelah itu, Rocky pun melontarkan kalimat kasar yang kemudian menjadi dasar laporan relawan Jokowi ke polisi.

Adapun, Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari Relawan Indonesia Bersatu kepada Rocky dan Refly Harun atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada Senin (31/7/2023).

“Telah diterima laporannya di SPKT Polda Metro Jaya dan Tim Penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap 1 orang pelapor dan dua orang saksi lainnya,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (1/8/2023).

Meski begitu, Rocky Gerung bersuara terkait pelaporan oleh relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bareskrim Polri, karena menilai ucapannya telah menghina Jokowi.

Rocky menegaskan presiden adalah sebuah jabatan politik, maka yang menjadi sasaran dari kritiknya itu adalah jabatan presiden bukan Jokowi sebagai individu.

“Presiden, kita pilih setiap lima tahun, mana ada martabat berganti setiap lima tahun. Jadi kacau cara berpikir bangsa ini, tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi,” jelasnya saat mengisi Dialog Akal Sehat bertajuk ‘Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia’ di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (31/7/2023).

Back to top button