Desakan politisi PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak Kabinet Indonesia Maju bila tidak diperhatikan dinilai berpotensi memunculkan ketegangan politik baru.
“Jika usulan PDIP itu tak digubris Jokowi, bisa saja akan munculkan ketegangan baru,” kata Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin kepada Inilah.com, Senin (13/6/2022).
Menurut Ujang, Jokowi perlu menyadari peran PDIP yang mengusungnya pada dua kali Pilpres, sehingga Jokowi perlu mempertimbangkan usulan PDIP agar terjaga stabilitas politik di akhir masa jabatannya.
Meski, di sisi lain, PDIP juga perlu menyadari bahwa bongkar pasang menteri merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.
“Itu hak mutlak presiden. Yang lain, termasuk PDIP tak boleh ‘cawe-cawe’. Kalau sekadar mengusulkan sih boleh-boleh saja, keputusannya tetap ada pada Jokowi,” tutur Ujang.
Diketahui, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mulai menggulirkan wacana reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilai tak fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Reshuffle, kata Masinton, tak boleh hanya sekadar wacana, namun harus diimplementasikan Presiden Jokowi demi akselerasi performa kinerja menteri menjadi lebih baik lagi.
“Memang harus segera dilakukan reshuffle, jangan jadi sebuah wacana saja. Harus jadi sebuah tindakan. Harus, supaya fokus. Kita semua bisa melihat kalau menteri-menteri ini sudah tidak lagi fokus pada pekerjaannya,” ujar Masinton dalam sebuah diskusi, Sabtu (11/6/2022).
