Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai kekacauan demokrasi bangsa saat ini tidak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mempolitisasi bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye Pemilu 2024. Padahal, situasi ekonomi masyarakat berada dalam kondisi yang belum menguntungkan.
“Ini bom atom di Nagasaki itu dipraktikkan di Pemilu 2024 ini,” kata Rofiq di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Ia menekankan, politisasi bansos yang dilakukan Jokowi selama masa kampanye menjadi upaya dalam menggembosi suara pasangan nomor capres-cawapres urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Rofiq menyebut kesuksesan Jokowi melakukan penggembosan melalui bansos saat masa kampanye itu layak diberi penghargaan.
“Maka boleh jadi kalau ada di antara kita yang mau mendaftarkan pak presiden untuk mendapatkan gelar terbaru di Guinness Book Record sebagai bapak perusak demokrasi,” ujarnya.
Bukan tanpa alasan, Rofiq menilai penghargaan tersebut sebagai akumulasi tindakan tercela Jokowi dalam menghamburkan dana hampir Rp500 triliun untuk bansos. Padahal, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku pihaknya mencatat dana bansos hanya sebesar Rp78 triliun.
“Itu artinya bahwa dengan masifnya uang yang sebesar itu tanpa diketahui dengan data yang tidak transparan, ketika itu disebarkan kepada masyarakat di Indonesia secara merata ya pasti hancur lebur,” kata Rofiq, menjelaskan.
Oleh karena itu, Rofiq menilai pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu dilakukan. Menurutnya, ini bukan soal angka ataupun selisih anggaran yang digelontorkan pemerintah, namun langkahnya dilakukan untuk mencari menyelamatkan demokrasi bangsa.
“Ini penting agar menjadi pesan terbaik bagi bangsa ini dan tidak terulang di masa yang akan datang,” tuturnya.
