Untuk memoles DKI Jakarta menjadi kota global pasca pindahnya ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta bantuan keuangan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Jadi Pak Luky selaku Dirjen Perimbangan Keuangan, mohon nanti bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta,” ucap Heru Budi saat Sidang Pleno Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/4/2023).
Selain itu, dia menyampaikan bahwa Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) 2023 DKI Jakarta sebesar Rp82,3 triliun, relatif kecil dibandingkan provinsi lain. “Jadi kalau ada kalimat bahwa APBD DKI memiliki APBD terbesar seprovinsi Indonesia dengan Rp82,3 triliun harusnya apple to apple,” ujar Heru Budi.
Ketika berbicara anggaran untuk provinsi, kata Heru Budi, apabila DKI dibandingkan dengan Jawa Timur atau Jawa Tengah, hasilnya akan berbeda bila dibandingkan dengan Jawa Barat. “DKI itu provinsinya walikota, kabupaten tidak otonom. Maka kalau secara provinsi yang Rp 83 triliun menurut saya kecil banget, para walikota tidak memiliki anggaran untuk pengendalian inflasi. Semua dari provinsi,” kata dia.
Heru Budi menerangkan, angka APBD 2023 untuk Jawa Timur sebesar Rp154 triliun, sedangkan di Jawa Barat sebesar Rp130 triliunan, sangat mendominasi dibandingkan DKI yang hanya Rp82,3 triliun.
Bersamaan dengan program pemindahan penduduk yang membebani anggaran Pemprov DKI Jakarta. Diharapkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota Global pasca terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
“Mohon titip ke jajaran Kemendagri pemindahan penduduk memang mudah tetapi jadi beban DKI, nah ini sekali lagi ke depan bisa tidak bisa menjadi global city, karena apalagi konsentrasi pemerintah sudah di IKN, seakan DKI dilupakan tetapi peraturan kepedudukannya tetap seperti ini,” pungkasnya.
