Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Mary Liziawati memutuskan untuk menyetop sementara program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal dalam rangka penurunan angka stunting selama tiga hari.
Penghentian PMT ini dilakukan tak lama setelah menu makanan yang diberikan pemkot Depok viral di jagat maya lantaran dinilai tak sebanding dengan standar satuan harga Rp18 ribu per anak per hari yang dialokasikan.
“Kami hentikan sementara dalam rangka evaluasi,” ungkap Mary seperti dikutip dalam unggahan akun Instagram @depok24jam, Sabtu (25/11/2023).
Dinkes Depok sendiri akan menyetop sementara PMT mulai Jumat, 24 November hingga, Minggu 26 November 2023.
“lya tiga hari. Akan dimulai lagi Senin (27 November 2023),” tegas Mary.
Namun demikian Mary belum dapat memastikan apakah keputusan menghentikan sementara program PMT lokal ini sudah diketahui kantor kelurahan, puskesmas, dan orang tua balita.
Sebelumnya, Anggota BPJS Watch Timboel Siregar mengkritisi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Depok yang belakangan menuai sorotan.
Program yang menjadi tanggung jawab Pemda ini dinilai tak sebanding dengan standar satuan harga Rp18 ribu per anak per hari yang dialokasikan.
Apalagi, dari angka Rp18 ribu, hanya sekitar Rp9 ribu yang diterima bersih untuk dijadikan menu PMT.
“Program stunting harus diatasi dengan gizi yang cukup, bukan dengan menu yang tidak memadai dan justru berujung pada korupsi,” ujar Timboel dalam wawancara dengan Inilah.com,Selasa (21/11/2023).
Kasus di Depok ini, menurut Timboel, membuktikan pernyataan Presiden RI Joko Widodo tentang penyelewengan dana stunting.
Sebelumnya, Presiden mengkritik penggunaan dana stunting untuk kegiatan yang tidak jelas, seperti seminar, yang berakibat pada berkurangnya dana untuk penanganan stunting langsung pada ibu dan anak.
“Dana yang dianggarkan seringkali tidak tepat guna, digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, yang secara signifikan mengurangi dana yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan stunting,” tegas Timboel, mengutip pernyataan Jokowi.
