Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman merasa partainya tak membutuhkan restu Presiden Jokowi untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Sebab, PKS merupakan oposisi dan berada di luar koalisi Jokowi.
“Kami partai di luar pemerintahan, tidak ada keharusan sama sekali mendapat restu Jokowi. Kami memilih berada di luar pemerintahan selama dua periode saja tidak minta restu Jokowi,” kata Sohibul kepada Inilah.com, Selasa (15/11/2022).
Eks Presiden PKS itu menyebut, bila partai-partai yang berada di lingkaran koalisi Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dimungkinkan untuk meminta restu atau endorsement kepada Presiden Jokowi.
Termasuk, membuka wacana dan bertemu Jokowi untuk sekadar menggalang dukungan Presiden untuk menghadapi kontestasi Pilpres 2024.
“Mungkin bagi partai di dalam pemerintahan merasa perlu bicara dulu dengan Jokowi sebelum memutuskan pilihan,” ujarnya.
Kendati demikian, Sohibul juga berpandangan bahwa penentuan kandidasi dan nominasi calon Presiden semestinya berada di internal partai, sehingga Jokowi tak ikut campur dalam menentukan pilihan capres di sejumlah partai.
“Tapi sebetulnya penentuan kandidat itu domain internal partai, tidak ada keharusan direstui Presiden eksisting. Tapi sebagai tatakrama ya boleh lah partai pendukung Jokowi bicara dulu dengan Jokowi,” jelasnya.
Untuk itu, dalam memetakan dan menyukseskan agenda Pilpres 2024, PKS akan merumuskan strategi dan taktik pemenangan dengan lingkaran koalisinya sehingga dapat mengelaborasi dalam memenangkan kandidat capres-cawapres di Pilpres 2024.
“Terkait pemenangan tentu itu harus dirumuskan bersama dengan partai-partai koalisi. Itu agenda bersama. Jadi kami belum bisa menyampaikan hal tersebut,” ujarnya.
Diketahui, survei Litbang Kompas medio 24 September-7 Oktober 2022 menyebutkan bahwa hanya 15,1 persen responden yang meyakini memilih sosok capres yang juga didukung oleh Presiden Jokowi.
Sedangkan 35,7 persen responden menjawab masih mempertimbangkan, dan 30,1 persen responden tidak akan memilih sosok yang disarankan Jokowi itu, dan 19,1 persen sisanya tidak tahu. Artinya, rakyat yang menolak pilihan Jokowi lebih besar daripada rakyat yang mengamini pilihan politik Jokowi.
Menurut Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati menilai rakyat ogah membebek dengan dukungan Presiden Jokowi yang dialirkan kepada para calon Presiden potensial yang bakal berlaga di Pilpres 2024.
Wasisto mengatakan, alasan rakyat menghindari fanatisme dan favoritisme praktik politik yang ditunjukkan Presiden Jokowi karena bertolak belakang dengan konsepsi demokrasi.
“Saya pikir pandangan tersebut menunjukkan tendensi bahwa publik menghindari adanya favoritisme politik yang mana itu bertentangan dengan demokrasi,” kata Wasisto kepada Inilah.com, Senin (14/11/2022).
