Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi PKS, Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola anggaran. Di tengah semakin seretnya penerimaan negara, kurangi belanja yang kurang produktif.
Kalau tidak hati-hati, Indonesia bakal masuk perangkap utang yang tak kunjung selesai hingga tujuh generasi. “Ya, termasuk proyek ambisius yang membebani APBN dan sudah bermasalah sejak dalam perencanaan. Kan banyak, seperti proyek IKN, kereta cepat (Kereta Whoosh), termasuk PMN (Penyertaan Modal Negara) terhadap BUMN-BUMN yang terus merugi dan bermasalah,” kata Anis, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Dirinya pun mengingatkan soal utang pemerintah yang saat Jokowi berkuasa jumlahnya terus menggunung. Per Januari 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat porsi utang pemerintah mencapai Rp8.253,09 triliun.
Meski utang rezim Jokowi naik Rp108,4 triliun hanya dalam sebulan, dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp8.144,69 triliun, pemerintah menyebutnya masih wajar-wajar saja. Karena rasio utang terhadap prodiuk domestik bruto (PDB) belum mencapai ambang batas 60 persen.
“Meski rasio utang terhadap PDB dianggap masih aman, jangan lupa soal pemasukan negara yang semakin terbatas. Bahkan di bawah rata-rata negara lain. Ini menjadikan ruang gerak fiskal Indonesia semakin terbatas untuk menyokong pertumbuhan ekonomi,” kata Anis.
“Ruang fiskal dan penerimaan kita tidak cukup kuat untuk menopang banyak ambisi dan proyek mercusuar. Sudah semestinya pemerintah tidak melanjutkan belanja-belanja yang tidak produktif. Pemerintah harus bisa lebih optimal untuk menggerakkan ekonomi,” imbuhnya.
Dijelaskan Anis, untuk membayar bunga utang saja, pemerintah siapkan dana besar. Pada 2023, belanja bunga utang pemerintah mencapai Rp437,4 triliun. “Atau 14 persen dari APBN kita. Dan, ini masih berlanjut pada tahun ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, presiden versi hasil hitung cepat alias quick count, Prabowo Subianto justru membanggakan Indonesia tak pernah gagal dalam membayar utang. Bukan memperkarakan jumlah utang yang terus dikoleksi oleh pemerintahan Jokowi.
“Saya pikir Indonesia memiliki catatan yang baik, kita tidak pernah mengalami default di sejarah perekonomian Indonesia,” kata Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Prabowo menambahkan, utang secara tidak langsung memang diwariskan setiap pemerintahan. Dimulai dari Presiden Sukarno, Soeharto hingga Jokowi, selalu ada penambahan utang yang bertujuan untuk mendorong perekonomian. “Kita punya debt to GDP ratio terendah juga sekarang 39 persen kan? Kita well under the mandatory 3 persen,” kata Prabowo.
