Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyatakan bahwa pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan dilakukan sebelum DPR RI menjalani masa reses. Ia memastikan, sebelum tanggal 4 April 2024 pengajuan hak angket tersebut sudah dapat diterima pimpinan dewan.
“Kalau misal pengajuan ini sudah bisa diterima, kan kita bisa membahas kapan saja, ketika masa reses pun tidak masalah,” kata Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).
Luluk mengaku jika PKB menargetkan pengajuan hak angket berlangsung setelah penetapan hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, rencana ini berkaitan dengan posisi PPP yang masih menanti kepastian bisa tetap berada di parlemen atau tidak.
“Itulah kenapa kita harus menunggu juga perwakilan dari fraksi lain karena kita tetap butuh dukungan mayoritas. Kalau harus menunggu tanggal 20, masa kita tidak punya kesabaran untuk menunggu beberapa hari saja sampai tanggal 20?” ucapnya.
Sebelumnya, PPP disorot karena dianggap ogah-ogahan mendukung bergulirnya hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu. Padahal partai berlambang Kabah ini merupakan salah satu partai pengusung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, pihak yang pertama kali menyuarakan wacana hak angket.
Sikap PPP ini memunculkan banyak spekulasi, salah satunya mencuat dugaan adanya tawaran kursi menteri dari kubu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno membantah tudingan pihaknya mendapat tawaran kursi menteri di periode pemerintahan mendatang karena enggan untuk menyuarakan dorongan hak angket DPR RI. “Tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya,” kata Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).
Sandiaga menjelaskan jika keputusan mengenai hak angket berada di tangan Plt. Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. Ia menyebut, seluruh kader akan tunduk pada keputusan Mardiono. Sandiaga mengaku bahwa pihaknya masih fokus untuk menjaga PPP mendapatkan kursi di parlemen. Ia masih berharap jika partai berlogo Ka’bah ini bisa melampaui ambang batas parlemen, yakni 4 persen.
“Seingat saya yang diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk 4 persen dan untuk perbaikan pemilu ke depan, proses demokrasi dan lain sebagainya itu akan ditentukan di tahapan-tahapan selanjutnya,” ucapnya.
