News

Anies, Pergantian Rezim, dan Nasib Proyek IKN Jokowi

Munculnya penegasan Partai NasDem yang memastikan bakal calon presidennya, Anies Baswedan, akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024, menjadi sorotan utamanya di kalangan elite partai politik pendukung Jokowi.

Pernyataan Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim bahwa Anies bakal melanjutkan program pemerintahan Jokowi, termasuk meneruskan jalannya pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, didasarkan pada undang-undang sebagai payung hukumnya. Bahkan seperti yang disampaikan Hermawi pada Selasa (28/2/2023), segala yang berbasis perundang-undangan (UU) tentu akan tetap dilanjutkan, bukan hanya oleh Anies tapi oleh siapapun yang terpilih jadi presiden.

Ia juga menyinggung bagaimana Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta tetap melanjutkan program tanpa mengubahnya. “Saya minta bukti mana yang dimaksud dengan program DKI Jokowi yang diubah atau tidak dilanjutkan oleh Anies,” tegas Hermawi.

Penegasan Hermawi itu untuk merespons pernyataan politikus PDIP Deddy Sitorus yang menyebut bahwa alasan PDIP tak mungkin berkerja sama dengan Koalisi Perubahan, yaitu menyangkut keberlanjutan capaian pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kenapa? Kita ingin keberlanjutan dan pengembangan dari apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Sementara mereka (kubu pendukung Anies) kan selalu memposisikan Anies sebagai antitesanya Pak Jokowi,” kata Deddy kepada Inilah.com saat dihubungi Sabtu (25/2/2023).

Politikus PDIP lainnya, Hendrawan Supratikno menilai penegasan Partai NasDem tersebut logis saja karena IKN ada dalam UU Nomor 3 Tahun 2022. Bila tidak diteruskan berarti pelanggaran terhadap UU, kecuali Presiden baru menerbitkan Perppu yang isinya berbeda, atau mengusulkan revisi terhadap substansi UU.

Namun, di sisi lain Hendrawan menganggap pernyataan Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim itu seakan NasDem sedang berjalan di dua kaki jelang Pemilu 2024 dalam melihat peluang. “NasDem berusaha menetralisir kesan calonnya sebagai antitesa Jokowi. NasDem sedang berselancar di antara ‘dua lokomotif’,” tegas Hendrawan.

Menyangkut arti ‘dua lokomotif’ ini apakah sebagai permintaan NasDem akan restu Presiden Jokowi dalam mengusung Anies, Hendrawan hanya menjawab diplomatis. “Setidaknya (NasDem ke Jokowi sedang) memberi  isyarat ‘masih sebagai kawan dekat’,” ucap Hendrawan pada Rabu (1/3/2023).

Salah satu parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, Partai Golkar berpandangan pembangunan Ibu Kota Negara  (IKN) Nusantara, mesti ada chemistry di antara tokoh melalui pertemuan-pertemuan. Hal ini dimaksudkan agar meski rezim berganti, IKN tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang (UU).

Menurut Anggota MPR Fraksi Golkar, Muhammad Fauzi, ketika chemistry sudah terbentuk dari silaturahmi maka para tokoh di negeri ini bisa duduk bersama membicarakan langkah-langkah ke depan terkait proyek IKN ini. Dengan begitu, kata Fauzi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/3/2023), tidak ada ketakutan atau kekhawatiran program ini tidak berjalan ketika rezim atau pemerintahan yang berkuasa berganti.

Kontroversi Proyek IKN

Keberlanjutan pembangunan proyek mercusuar IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu bagian dari Survei Nasional (Surnas) Trust Indonesia Research and Consulting yang terbaru. Hal ini disampaikan Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli dalam rilis Surnas di Jakarta pada Kamis (23/2/23) yang diterima Inilah.com.

Hasil temuan Survei Trust Indonesia mengenai IKN menunjukkan mayoritas (54,6%) responden tidak setuju dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan mayoritas (68,5%) responden tidak yakin pemerintah dapat melakukan pemindahan IKN pada bulan Juli 2024 nanti. Mereka beralasan bahwa IKN akan menghabiskan anggaran yang cukup besar (30,4%), akses ke ibu kota menjadi semakin jauh (21,1%) dan akan terjadi penebangan hutan besar-besaran di Kalimantan (17,7%).

Menyangkut soal calon presiden (capres) dan partai politik, terdapat dua nama capres yang menurut responden menjadi simbol perubahan (antitesis) terhadap pemerintahan Jokowi, yaitu Anies Baswedan (39,3%) dan Prabowo Subianto (30,4%). Sedangkan dua parpol yang menurut responden dianggap menjadi simbol perubahan (antitesis) terhadap pemerintahan Jokowi, yaitu PKS (31,2%) dan Partai Demokrat (29,4%).

Berdasarkan hasil analisis cross tabulation terhadap kedua temuan tersebut faktanya adalah mayoritas responden pemilih Partai NasDem, yakni sebesar 50,6% tidak setuju dengan pemindahan IKN. Selanjutnya mayoritas masyarakat pemilih Anies Baswedan (71,0%) tidak setuju dengan pemindahan IKN.

Jika disebutkan bahwa Anies Baswedan akan menjadi simbol kontinuitas terhadap pemerintahan Jokowi itu agak sulit, karena berlawanan dengan hasil temuan survei di lapangan. Namun jika itu merupakan janji politik dari Partai NasDem itu adalah hal yang sangat wajar, karena merupakan strategi elite Partai NasDem untuk mendapatkan boarding pass dari Presiden Jokowi.

Hal ini, ungkap Fadhli menambahkan, juga diperkuat dengan temuan bahwa responden masih berharap bahwa Anies Baswedan (20%) dan Partai NasDem (24,4%) dianggap sebagai capres dan parpol yang dapat melakukan perbaikan bagi program-program pemerintahan Jokowi.

Hasil temuan Survei Nasional Trust Indonesia itu berdasarkan survei yang dilakukan secara tatap muka langsung (offline) dalam rentang waktu 10 hari, yaitu pada tanggal 28 Januari – 6 Februari 2023. Populasi survei ini adalah WNI yang berdomisili di 38 provinsi dan telah mempunyai hak pilih.

Jumlah respons survei ini sebanyak 2.200 responden yang diambil secara proporsional berimbang berdasarkan kepadatan pemilih (DPT) dan berbasis tempat pemungutan suara (TPS) by name, by address. Adapun pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar sekitar 2,09% pada tingkat kepercayaan 95%.

Senada dengan Trust Indonesia, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai Partai NasDem saat ini sedang meminta restu Presiden Jokowi dengan menyatakan bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan program Jokowi di 2024 bila terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024. “Tentu ini bagian dari NasDem untuk mendapatkan restu, untuk mendapatkan dukungan dari Jokowi, bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang tidak perlu ditakuti (karena belakangan ini Anies dianggap) sebagai sosok yang akan menghilangkan semua yang telah dilakukan oleh Jokowi,” ujar Adi di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Tak hanya itu, ia juga mencermati ada pesan politik yang ingin disampaikan oleh NasDem, yakni NasDem ingin menegaskan bahwa Anies ini bukan sosok yang berbeda dengan Jokowi atau yang berbeda dengan pemerintahan sekarang. “Sekalipun Anies selalu dikonotasikan sebagai antitesa Jokowi, yang paling penting Anies itu tidak seperti itu.”

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button