Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara mengenai kemungkinan menggugat hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kecurangan dan pelanggaran. Anies menyebut semua pilihan masih terbuka.
“Semua opsi terbuka, enggak ada yang tertutup,” kata Anies di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Saat ini, menurut Anies, yang terpenting adalah mengumpulkan semua teman dan data-data sebelum mengambil keputusan menempuh jalur hukum.
“Nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian,” ujar Anies.
Sebelumnya, tiga sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) pengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menetapkan langkah strategis seusai bertemu di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). Salah satunya terungkap melalui rencana menemui Anies dan Muhaimin (Cak Imin) dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Untuk menanyakan apakah sudah ada komunikasi belum,” kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim.
Dia mengemukakan hal itu setelah menggelar pertemuan tertutup dengan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboes Bakar Al Habsyi dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid.
Menurut Hermawi, pertemuan itu akan dilakukan demi membahas kelanjutan dari rencana menggulirkan hak angket DPR merespons berbagai kecurangan di Pilpres 2024.
Sementara itu, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan fraksi PDIP di DPR solid untuk menggulirkan hak angket untuk usut berbagai pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
“Sekjen (Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai ya,” kata Ganjar di Kantor Sekretariat TKRPP PDIP, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Begitu pun, Ganjar optimistis usulan hak angket ini juga akan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga,” ujarnya.
