Di dunia ketiga, kata cendikiawan Ujang Komarudin, hukum masih bisa dimainkan untuk menghajar lawan dan mengamankan kawan. “Itu terjadi di setiap pemerintahan dan rezim. Sudah rahasia umum di negeri kita.” Benar bahwa semua itu soal penegakan hukum, tapi tetap bernuansakan urusan politik. “Mengapa yang ‘disikat’ hanya NasDem? Mengapa menteri-menteri lain, yang juga terindikasi korupsi aman-aman saja?” kata dia. “Politisasi penegakan umum biasa terjadi di republik ini.”
Bila pengadilan nanti membuktikan dirinya bersalah, terutama pada tuduhan gratifikasi dan pemerasan jabatan di kementeriannya, mungkin benar kalau Syahrul Yasin Limpo (SYL) seorang besar mulut yang senang membual dan menyombong. Pasalnya, di hari pertama dirinya resmi menjabat menteri pertanian Kabinet Indonesia Maju, SYL sempat sesumbar untuk menghabisi dan membersihkan mafia di Kementan.
“Mana itu mafia?” seru SYL, dalam pidato di acara Sertijab Menteri Pertanian yang berlangsung di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. “Tunjukkan kepada saya. Saya biasa tempur di lapangan, kok.” Entah dari mana SYL dapat kabar adanya mafia di Kementan. Ataukah sebagai seorang kawakan yang 25 tahun lebih berkarier di jajaran pemerintahan, mungkin SYL sangat mengerti bahwa di setiap ceruk birokrasi memang ada mafianya sendiri?
Kini, entah memang mafia lama telah musnah diberantas, justru SYL yang dirundung tuduhan menjadi bagian dari ‘mafia jual-beli jabatan’ di Kementerian Pertanian. Konon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup lama mengendus bau korupsi di Kementan itu. Lalu pada pertengahan Juni tahun ini, KPK membuka kasus tersebut ke publik.
“Penyelidikan di kementerian ini sudah lama kami lakukan,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis, 15 Juni 2023. “Setidaknya proses penyelidikan sudah dimulai di awal tahun 2023, artinya hampir enam bulan.” Penyelidikan KPK itu, menurut Ali, bermula dari laporan masyarakat. Sampai pada 15 Juni itu KPK mengaku sudah memeriksa puluhan orang.
SYL kemudian dipanggil KPK untuk diperiksa pada Jumat, 16 Juni 2023. Saat itu pun di antara para pewarta sudah tersebar informasi bahwa selain SYL, ada dua nama lain yang terkait erat kasus yang tengah diselidiki KPK tersebut. Keduanya adalah anak buah SYL: Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan Staf Khusus Bidang Kebijakan Pertanian, Imam Mujahidin. Info lain saat itu, pada 13 Juni, atau dua hari sebelum pernyataan Ali Fikri, KPK juga merencanakan segera menetapkan SYL dan kedua anak buahnya itu sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi.
Waktu itu wartawan mengejar komentar SYL soal rencana penetapan dirinya sebagai tersangka, tapi Syahrul menolak menanggapi. Politikus Partai NasDem itu memilih mengaku tidak mengerti dengan kasus tersebut. “Saya tidak mengerti itu,” kata SYL di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Rabu, 14 Juni 2023. Dicecar pertanyaan wartawan pun saat itu SYL memilih berlalu menuju kendaraan dinasnya yang terparkir.
SYL baru diperiksa KPK pada 19 Juni 2023. “Saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali pemanggilan sebelumnya saya dalam kegiatan negara,”ujar Syahrul setelah pemeriksaan. Pada panggilan KPK, 16 Juni, SYL memang tidak datang. Ia beralasan sedang melakukan perjalanan dinas, menghadiri acara G20 di India.
Tebang pilih?
Berita tentang kasus SYL itu kemudian meredup, bahkan sempat hilang dari halaman media massa nasional. Hingga kembali mencuat Kamis (28/9/2023) lalu, saat KPK menggeledah rumah dinas SYL di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat. Penggeledahan yang berlangsung hingga Jumat (29/9/2023) pagi itu segera menjadi topik utama media, apalagi saat KPK mengaku menemukan uang tunai senilai Rp30 miliar, serta setidaknya 12 pucuk senjata api.
Meski hanya memberikan info terbatas, Polda Metro Jaya membenarkan soal temuan senjata di rumah SYL itu. “Benar, kami telah menerima titipan 12 pucuk senpi yang ditemukan KPK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (29/9/2023).
Seiring hiruk pikuk Pemilu 2024, sementara SYL adalah pejabat dari partai oposisi, NasDem, di ruang publik kejadian itu meruapkan dugaan adanya tebang pilih. Apalagi sebelumnya, mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, baru saja ditelikung untuk urusan yang sama, korupsi. KPK tentu segera membantah hal tersebut. “Sejak KPK berdiri, sudah banyak tersangka atau terpidana yang berlatar belakang politik. Tapi kami ingin tegaskan, tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum,”kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat itu juga.
Namun tentu saja, tak semua pihak bisa diyakinkan. “Kita ini negara dunia ketiga,”kata pengajar Universitas Al-Azhar Indonesia dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Di dunia ketiga, kata Ujang, hukum masih bisa dimainkan untuk menghajar lawan dan mengamankan kawan. “Itu terjadi di setiap pemerintahan dan rezim. Sudah rahasia umum di negeri kita.”
Bagi Ujang, benar bahwa semua itu soal penegakan hukum, tapi tetap bernuansakan urusan politik. “Mengapa yang ‘disikat’ hanya Nasdem? Mengapa menteri-menteri lain, yang juga terindikasi korupsi aman-aman saja?” kata dia. “Politisasi penegakan umum biasa terjadi di republik ini.”
Yang menarik, sempat waktu itu SYL diduga akan menjadi “the 2nd Harun Masiku”. Pasalnya, beberapa lama setelah rumahnya digeledah ia sempat ‘’menghilang’’. Seharusnya SYL sudah berada di Indonesia pada 1 Oktober 2023 bersama jajaran Kementerian Pertanian lainnya, setelah kunjungan kerja ke Eropa selama kurang lebih sepekan.
“Sabtu (30/9/2023) atau Minggu (1/10/2023) harusnya (SYL) sudah kembali (ke Indonesia),”kata Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qolbi, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10/2023). Untunglah, sehari setelah itu, Rabu (4/10/2023) pukul 18.05 WIB, SYL tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ia langsung menemui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat.
Usai pertemuan, SYL tak banyak berkomentar. Ia menolak banyak pertanyaan wartawan. “Saya (minta) izin kepada teman-teman, beri saya kesempatan untuk menarik nafas dari sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat 280 juta orang yang harus saya kasih makan, dan saya sudah bekerja soal itu,” kata SYL. Konon kata wartawan Inilah.com yang saat itu hadir, nadanya memelas.
Permainan KPK?
Selain urusan tebang pilih atas dasar politik, di publik juga beredar isu bahwa kasus ini tengah ‘dimainkan’ KPK tak sekadar urusan penegakan hukum. Ada sisi lain yang pragmatis, meski urusannya becek dan kotor: cari uang.
Apalagi semua itu seolah mendapatkan pembenaran seiring laporan SYL kepada Polri bahwa dirinya mengalami pemerasan oleh oknum KPK. Diketahui, pada Agustus lalu SYL melaporkan pemerasan kepada dirinya itu kepada Polri. “Pada tanggal 12 Agustus 2023, Tim Penyelidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Sabtu (7/10/2023). Kombes Ade menegaskan, pemerasan tersebut dilakukan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian dalam perkara kasus korupsi di tahun 2022. Namun ia tak mengatakan siapa pimpinan KPK yang dimaksud dalam kasus itu.
Hari itu juga Polda Metro Jaya secara resmi menaikkan status kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Secara prosedur itu artinya penyidik Polda Metro Jaya menemukan indikasi tindak pidana dengan dua alat bukti yang cukup. Kini tinggal menentukan siapa tersangka pelaku pemerasan kepada SYL itu.
Kombes Ade, dalam konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya, menyatakan dalam kasus itu diduga terjadi pelanggaran aturan Pasal 12e, atau Pasal 12B, atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999, yang telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP. Polda Metro telah memeriksa enam orang dalam kasus tersebut.
Seolah menepis kemungkinan datangnya skeptisisme publik, Kombes Ade menegaskan timnya akan bekerja profesional dan berkeadilan. “Kami pastikan proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang akan dilakukan tim penyidik akan berjalan secara profesional, akuntabel, transparansi, berkeadilan,” kata dia.
Rekam jejak SYL
Meski catatan riwayat hidupnya kini agak buram seiring statusnya sebagai tersangka kasus korupsi, nyaris tak ada yang menyangsikan rekam jejak SYL sebagai birokrat ulung. Bagaimana tidak jika mantan menteri Jokowi itu tercatat pernah memegang amanah jabatan publik, dari lurah hingga gubernur.
“Saya meniti karier mulai dari lurah, camat. Saya 25 tahun jadi kepala daerah: 10 tahun jadi bupati, wakil gubernur lima tahun, dan 10 tahun jadi gubernur,” kata SYL pada hari ia mengundurkan diri, Kamis (5/10/2023) lalu.
Selama itu, SYL mengaku baru kali ini dirinya terlilit persoalan hukum. Karier dan rekam jejak SYL boleh dibilang cemerlang. Lahir di Makassar pada 16 Maret 1955 dari pasangan H. Muh. Yasin Limpo dan Hj Nurhayati, SYL memulai karier sebagai pegawai Bappeda kota Ujung Pandang. Pada 1980, ia segera menjadi kepala seksi Tata Kota Bappeda Kotamadya Ujung Pandang. Sebagai anak seorang tokoh pejuang kemerdekaan terkemuka di Sulsel, karier SYL melesat secepat meteor. Pada 1984, ia sudah menjadi camat Bontonompo, Gowa, hingga 1987.
Tiga tahun di posisi itu, ia kembali ditunjuk sebagai kepala Bagian Pemerintahan di tahun 1987 hingga 1988, lalu kabag Pembangunan dari 1988 sampai 1999. Di samping itu SYL dibebani tugas lain secara bersamaan: kabag Urusan Generasi Muda dan Olahraga di Pemprov Sulawesi Selatan (1989- 1991). Sempat kembali bertugas di Kabupaten Gowa sekretaris wilayah daerah dari tahun 1991 hingga 1993. Setelah itu ia ditarik menjadi kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) di Pemprov Sulawesi Selatan, 1993- 1994.
Karier SYL kian moncer setelah memenangkan pencalonan bupati Kabupaten Gowa selama dua periode. Jurnal Komunikasi “Kareba” Universitas Hasanuddin” pada artikel berjudul “Pemikiran Inovatif dan Motivatif Syahrul Yasin Limpo dalam Memajukan Pembangunan dan Pemerintahan di Sulawesi Selatan”, yang ditulis M. Ibrahim Halim, Andi Alimuddin Unde dan M. Farid, pada 2017 lalu banyak menulis pribadi SYL dan kariernya di birokrasi.
Pada 2002, ia naik maqam dengan terpilih sebagai wakil gubernur Sulawesi Selatan bersama Amin Syam yang jadi gubernurnya selama satu periode. Pada periode berikutnya ia bahkan berhasil mengalahkan mantan pasangannya itu, dan menjabat gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode (2007-2017), didampingi Agus Arifin Nu’mang.
Selama 25 tahun berkarier sebagai birokrat itu prestasi SYL pun tampaknya moncer. Bila tidak, bagaimana mungkin ia mendapatkan berbagai penghargaan nasional, mulai dari UPAKARTI pada 1997, Satya Lencana Kebaktian Sosial pada 1997 dan 1998, Satya Lencana Pembangunan pada 2001, Satya Lencana Wirakarya pada 2001, Bintang Mahaputra Utama Bidang Pertanian pada 2011. Ia juga menerima beragam penghargaan dari manca negara, antara lain, The Honorary Degree of Doctor of Philosophy oleh Universiti Tunn Husein Onn Malaysia pada 2016, Bapak Pencetus dan Penggerak Inovasi Pendidikan Sulawesi Selatan oleh Yayasan Diraja Sultan Mizan Trengganu Malaysia (2017), ijazah Kehormatan Doktor Pengurusan dan Kepemimpinan oleh Universitas Zainul Abidin (2017).
Dari dalam negeri, ia juga pernah menjadi “Gubernur Terbaik dan Terpilih pada Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah, dalam “Leadership Award” Menteri Dalam Negeri pada 2018 lalu. SYL juga sempat menerima Penghargaan Tertinggi “Astha Brata Madya Utama Pamong Praja ” oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2018), selain menerima penghargaan berupa gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Hasanuddin, 2022 lalu.
Mungkin karena itu, banyak pihak tetap mendukungnya bahkan setelah SYL menjadi tersangka urusan yang sangat lucah meski anehnya di negeri ini masih saja pelakunya dihormati: korupsi. Pada 2020 lalu, misalnya, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB University (saat itu), Sahara, memujinya berkinerja bagus karena mampu meningkatkan tumbuh kembang pertanian serta nilai ekspor tani menjadi yang tertinggi dalam tahun-tahun itu. “Kinerja yang sangat bagus karena hasilnya sangat kelihatan. Pertanian Indonesia terus berkembang pesat,” kata Sahara, pada 14 November 2020 sebagaimana ditulis banyak media saat itu. Sahara bahkan menilai sektor pertanian waktu itu mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Apalagi catatan Badan Pusat Statistik (BPS) saat itu pun berpihak pada SYL. BPS merilis bahwa nilai ekspor pertanian mengalami kenaikan sebesar 12,66 persen (yoy) dengan nilai transaksi sebesar 0,28 miliar dolar AS. Kenaikan di sektor pertanian itu membuat total ekspor kumulatif Indonesia saat itu mencapai 53,95 miliar dolar AS, atau naik sebesar 0,44 persen (yoy). Sepanjang Januari-April 2020 itu pun , ekspor hasil pertanian juga meningkat sebesar 15,15 persen, lebih baik dibandingkan tahun- tahun sebelumnya.
Catatan media juga menyimpulkan bahwa SYL tergolong birokrat yang mengaku merasa terganggu dengan merajalelanya impor pangan. Menurut SYL, Indonesia boleh melakukan impor bahan pangan dengan catatan jumlah ekspor harus lebih besar. Dengan alasan itu, SYL meluncurkan beleid yang saat itu jadi perhatian publik, pengetatan impor bagi beberapa jenis makanan, termasuk buah-buahan.
Di awal kepemimpinannya—100 hari pertama–SYL juga bertekat untuk menyiapkan kebutuhan pangan bagi 256 juta penduduk Indonesia, per April 2020, dari kemampuan sendiri. “Tentu saja kita berharap satu tahun ini aman. Tapi saya tidak ingin mendahului karena soal pertanian itu rentan masalah cuaca, bencana alam dan hama,” kata dia, dalam sebuah wawancara, akhir Januari 2020.
Lepas dari kontroversinya, SYL juga tercatat sebagai Mentan yang menetapkan ganja sebagai tanaman obat komoditas binaan Kementan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri Syahrul pada 3 Februari 2020.
Setelah jadi tersangka pun, masih cukup banyak kalangan yang tetap mempercayai integritas SYL. Misalnya, Eka Santosa, sekjen Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat. Menurut Eka, lepas dari kasusnya saat ini, SYL adalah sosok menteri yang memiliki banyak aspek positif bagi Indonesia, sekaligus sosok yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan sektor pertanian. “Pak Syahrul itu seorang pekerja keras yang siap bekerja 24 jam sehari demi kemajuan pertanian Indonesia. Dedikasinya yang tinggi terhadap tugas-tugasnya telah menginspirasi banyak orang,” kata Eka, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, Jumat (6/10/2023) lalu.
Pernyataan Eka itu diamini Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja. Membentang data, Entang mengatakan, hingga 2021 sektor pertanian mengalami pertumbuhan sekitar 1,84 persen, dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hingga sebesar 13,28 persen. Pada pertengahan tahun 2022, sektor pertanian juga menunjukan pertumbuhan positif 1,37 persen dan memiliki kontribusi hingga 12,98 persen terhadap perekonomian nasional. “Lebih mengejutkan lagi, sektor pertanian bisa menjadi penyerap tenaga kerja sebanyak lima juta orang selama Pandemi COVID-19. Ketika sektor industri dan sektor lain melakukan rasionalisasi tenaga kerja, sektor pertanian sebaliknya menambah tenaga kerja pada masa pandemi,”kata Entang. Ia juga menyatakan, jangan lupakan peran SYL yang bisa membuat Indonesia pada Agustus 2022 lalu mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada sisi swa-sembada beras.
Tentang hal itu, beberapa kalangan DPR RI memang tak sependapat. Ono Surono, anggota Komisi IV dari PDIP, menilai selama ini dirinya bosan menunggu keluarnya kebijakan yang manjur untuk sektor pertanian. “Jujur saja, belum ada teroboson dari Kementan untuk mengatasi masalah pertanian dan pangan ini,” kata Ono kepada Inilah.com.
Ono juga menyatakan, setiap tahun petani masih saja terus resah karena jumlah alokasi pupuk subsidi yang terus berkurang setiap tahunnya. “Luas tanam selalu berkurang setiap tahunnya karena alih fungsi lahan pertanian dan petani tidak punya kekuatan untuk mempertahankan,” kata Ono. Lalu ia mengulangi kekecewaannya, ”Kebijakan distribusi bantuan pun tidak ada perubahan dari kebijakan sebelumnya.”
Rekan Ono sesama anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo dari Partai Golkar, sedikit berbasa-basi saat menilai SYL. Baginya, kinerja Syahrul Yasin Limpo saat memegang amanah sebagai Mentan tergolong cukup baik. “Bagus banget juga nggak, tapi cukup baiklah,” kata Firman. “Kalau saya diminta untuk berikan rapor, rapornya masih merah.”
Namun, Firman menggarisbawahi satu hal: baginya SYL tergolong pejabat berani. “Dia berani untuk berurusan yang masalah-masalah terkait mekanisasi (pertanian),”kata dia. Meski begitu, ia belum berani memberi kesimpulan penilaian. “Itu belum bisa menjadi ukuran karena mekanisasi pun bukan barang baru. Mekanisasi ini kan melanjutkan yang sudah ada dan sudah cukup lama.” [dsy/vonita betalia/rizki aslendra/diana rizky/reyhaanah]
