Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal politik uang yang menurutnya masih menjadi penyakit di setiap gelaran pesta demokrasi Indonesia. Jokowi menyaksikannya, berdasarkan pengalamannya memenangi beberapa kontestasi politik, dimulai dari Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo, Pilgub DKI, hingga pilpres.
Menurutnya, praktik politik uang nyata terjadi di tengah masyarakat. Maka Bawaslu, sebagai wasit dalam gelaran pilkada dan pemilu harus menunjukkan tajinya memastikan tahapan pemilu berlangsung bebas dari “serangan fajar” atau modus lainnya.
“Saya pernah ikut pilkada, pilwakot dua kali, pilgub dua ronde, Pilpres dua kali. Jadi kalau yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, ada. Itu tugas Bawaslu,” tegas Jokowi dalam gelaran konsolidasi nasional (Konsolnas) Bawaslu yang berlangsung di Hotel Bidakara, Menteng Dalam, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
Jokowi meminta Bawaslu untuk gencar dalam melibatkan masyarakat untuk mengawasi persoalan tersebut. “Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dala mengatasi praktik politik uang. Ini hati-hati banyak kejadian ini. Politik uang menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang. Bilang tidak ada, saya setiap hari di lapangan,” lanjut Kepala Negara.
Jokowi juga berpesan agar Bawaslu memperketat aturan terhadap praktik lancung tersebut. Terlebih sanksi yang diterapkan juga masih sedikit. “Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia,” imbuh Jokowi.
