News

Perludem: Publik Mau Berpartisipasi jika Ada Transparansi dari Penyelenggara Pemilu


Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 tidak hanya dengan mengajak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mendorong publik untuk berpartisipasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Semua tahapan pemilu penting untuk dikawal oleh publik,” kata Ninis, sapaan Khoirunnisa Nur Agustyati, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/1/2023).

Oleh sebab itu, kata dia, perlu ada akses informasi yang komprehensif yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

Ninis mencontohkan Pemilu 2019 partisipasi publik mencapai angka 81 persen, artinya menunjukkan bahwa publik cukup antusias untuk hadir ke TPS.

“Sekarang yang perlu diupayakan adalah agar publik bukan sekadar hadir ke TPS saja, tetapi juga mampu berpartisipasi di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Menurut dia, partisipasi masyarakat akan tumbuh jika ada transparansi dari penyelenggara pemilu, termasuk juga mendapatkan akses latar belakang dari kandidat.

“Partisipasi akan tumbuh jika ada transparansi dari penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
 

Back to top button