Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menilai bahwa dipercepatnya pelaksanaan pilkada dari yang mulanya November menjadi September 2024, dilakukan untuk kepentingan bangsa.
“Kalau saya sih mikirnya itu mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi ya, tapi kita memikirkan kepentingan rakyat, bangsa, kepentingan pengelolaan bangsa ke depan bukan kepentingan pribadi,” terang Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).
Ia memahami jika wacana percepatan pelaksanaan Pilkada ini berkaitan dengan beberapa isu, seperti kritik terhadap posisi Penjabat (Pj) dan kabar mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memuluskan perjalanan politik ‘orang-orangnya’.
“Paham saya, artinya kalau dipercepat Pak Jokowi masih presiden gitu kan. Kalau saya nawaitu-nya, niatnya adalah untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan efektivitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan, dari pusat sampai dengan daerah,” imbuh dia.
Senada, Politiku PDIP lainnya, Arif Wibowo mengatakan percepatan pilkada bertujuan agar etiap kepala daerah yang terpilih, akan memiliki masa akhir jabatan yang seragam. Apabila perppu jadi diterbitkan, jadwal pilkada serentak 2024 yang semula terselenggara pada 27 November 2024 bakal maju dua bulan menjadi 7 September 2024.
Menurut dia, akan lebih efektif apabila pelantikan dilakukan serentak, yang dilaksanakan sebelum pemerintahan berganti. Adapun masa jabatan pemerintahan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024.
“Jika dilaksanakan pada awal pemerintahan presiden baru dirasa tidak tepat karena masih disibukkan dengan pembentukan kabinet serta konsolidasi pemerintah baru,” ucap dia.
