Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengakui menggelar ajang balap motor Wolrd Superbike atau WSBK di Sirkuit Mandalika di waktu yang salah. Saat itu pandemi corona atau COVID-19 yang meruntuhkan industri pariwisata. Dampaknya BUMN terpaksa turun gunung karena swasta tidak berani.
Kondisi tersebut memaksa BUMN mengalami kerugian dalam penyelenggaraan ajang balap motor Wolrd Superbike atau WSBK di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Jadi, kalau ada namanya rugi, ya wajar lah, namanya juga di mana-mana promosi pertama ya memang rugi. Mana ada orang langsung jualan untung. Kalau semua jualan langsung untung, semua bahagia dan semua akan masuk ke bisnis itu dan itu bukan soal kerugian, ini soal penugasan,” ujar Staf Khusus (Stafsus) III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN (Ngopi BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, seperti dikutip Kamis (22/6/2023).
Arya menjelaskan bahwa kawasan Mandalika bukan hanya untuk pembangunan sirkuitnya, namun juga dengan seluruh fasilitas dan infrastrukturnya. Ia mengatakan pembangunan kawasan Mandalika merupakan upaya Indonesia untuk membangkitkan pariwisata saat itu.
“Kita dulu corona, kita sudah divaksinasi sekarang, kita geber. Indonesia mau tunjukkan bahwa kita bangkit lebih dulu daripada negara lain dan ada yang namanya pariwisata. Pariwisata adalah sektor industri paling terpukul pada saat corona dan ketika itu ada momen yang namanya WSBK tahun 2021 akhir,” kata Arya.
Lebih lanjut, ia mengatakan saat pandemi Covid-19, tidak ada investor yang masuk untuk membangun infrastruktur di Mandalika sehingga BUMN yang mengerjakannya.
“Bayangkan, kita baru corona, baru vaksinasi, tiba-tiba kita bikin yang namanya WSBK. Itu artinya BUMN itu masuk ke area di mana orang belum berani masuk, supaya apa menggerakkan ekonomi. Ada fasilitas yang seharusnya investor masuk tetapi karena corona investor tidak mau masuk, tidak siap mereka. Maka siapa yang masuk, BUMN masuk, membangun infrastruktur yang harusnya dibangun oleh investor. Jadi, ini adalah sebuah rangka untuk mendorong pariwisata,” ujarnya.
Saat meminta restu DPR untuk pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 14 Juni 2023 lalu, Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjelaskan saat ini tengah menanggung utang Rp4,6 triliun dari proyek Sirkuit Mandalika.
Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria pun menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek (short term) yang harus menyediakan dana hingga Rp 1,2 triliun. Belum lagi kewajiban jangka panjang (long term) mencapai Rp3,4 triliun.
Pada akhirnya, Komisi VI DPR menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,19 triliun untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney yang terseok-seok mengelola Sirkuit Mandalika. Persetujuan PMN tersebut juga diajukan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tiga BUMN lain dengan total Rp5,7 triliun.
Wahid Ma’ruf
