Kebijakan hilirisasi menjadi program unggulan pemerintahan Jokowi khususnya sektor mineral, yang mengubah tren dalam pengolahan sumber daya alam untuk menopang penerimaan negara.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Modal (BKPM) mengumumkan nilai realisasi hilirisasi menembus Rp266 triliun pada Januari-September 2023. Nilai tersebut setara dengan 25,3% dari total realisasi investasi Januari – September 2022 lalu.
Menurut Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, hilirisasi mendorong investasi lebih berkualitas dan mendorong industrialisasi di Indonesia Timur. Dampaknya, ekonomi daerah mampu tumbuh lebih tinggi dengan penerapan hilirisasi.
“Arah kebijakan ke depan negara, Presiden dalam arahannya berkali-kali menyampaikan komitmennya arah kebijakan investasi ke depan harus mengarah ke hilirisasi. Hilrisasi bukan gampang tapi susah minta ampun,” ucap Bahlil menjelaskan dalam suatu kesempatan di Bappenas.
Namun pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengingatkan hilirisasi harus meningkatkan dampak positif bagi lingkungan sekitar terutama penciptaan lapangan pekerjaan.
“Kita harus menentukan prioritas komoditas apa yang akan dìhilirisasi, harus fokus satu per satu dulu, agar sukses,” kata Esther seperti mengutip antara di Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Untuk itu, ia menuturkan ekosistem industri harus dibangun secara menyeluruh mulai dari pengolahan bahan mentah hingga pengembangan produk bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak lagi mengekspor bahan mentah tapi produk bernilai tambah tinggi.
“Masih ada puzzle-puzzle industri dalam rantai pasok yang masih bolong bolong tidak ada di Indonesia sehingga berpengaruh pada biaya produksi komoditas bisa lebih mahal dari negara lain,” ujarnya.
Esther menuturkan pembangunan hilirisasi industri tidak cukup hanya fokus pada optimalisasi industri saja. Di samping itu, infrastruktur dan fasilitas publik juga harus dibangun untuk mendukung industri yang dihilirisasi.
Demikian juga dengan Guru Besar Ekonomi Politik dari IPB University, Didin S Damanhuri, program hilirisasi mineral yang diinisiasi Presiden Jokowi, awalnya menawarkan keuntungan atau pendapatan lebih untuk negara, serta menyerap banyak tenaga kerja.
Namun dalam kenyataannya, gembar-gembor itu tak lebih dari pepesan kosong. Investor China yang gencar membangun smelter nikel di Indonesia, mampu membukukan cuan super jumbo.
“Misalnya dari puluhan perusahaan smelter, ternyata dominasi perusahaan-perusahaan China itu sangat tampak. Jadi hampir lumpuh perusahaan-perusahaan nasional,” kata Prof Didin dalam diskusi virtual bertajuk ‘Evaluasi Akhir Tahun: Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum’ yang diadakan Universitas Paramadina, Kamis (14/12/2023).
Dia pun menyindir, maraknya investasi China di smelter nikel, justru meningkatkan pekerja China masuk ke Indonesia. “Bahkan hasil-hasil dari hilirisasi kemudian diekspor, tidak digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam negeri,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023, dari total 147,71 juta angkatan kerja.
“Pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 pesen,” ucap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (6/11/2023).
Ia mengatakan jumlah pengangguran itu lebih rendah 0,54 persen dibanding Agustus 2022, yang mencapai 8,42 juta orang.
