Co-Captain Tim Nasional Anies dan Muhaimin (Timnas AMIN), Thomas Lembong atau Tom Lembong, merespons kenaikan harga beras hingga 7,7 persen.
Dia menilai, kenaikan itu terjadi karena pemerintah terlalu mempolitisasi kebijakan. Salah satunya dengan jor-joran menyalurkan bantuan sosial beras 10 kilogram (kg) yang menggerus cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton sebelum Pemilu 2024.
Mantan menteri perdagangan (Mendag) di periode pertama Presiden Jokowi itu, mengatakan, kebijakan pemerintah banyak yang tidak dikaji secara teknokratis dan profesional. Alhasil, memicu kekacauan di pasar.
“Ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Sehingga kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja, bisa sekacau ini,” kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Fenomena ini, kata Tom, tidak sejalan dengan rencana pemerintah yang terlalu bersemangat dalam membahas program makan siang dan susu gratis di tengah kekacauan kondisi pasar.
“Yang lebih menarik kalau kita mau ngomong nutrisi dan pangan, jelas bahwa kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau-balau,” ujar Tom.
“Jadi, ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi. Tentunya yang juga akan menarik adalah prospek kondisi beras ke depannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sangat mengkhawatirkan kenaikan harga beras hingga 7,7 persen secara tahunan (year to date/ytd). Hal ini perlu diwaspadai, karena memicu terjadinya inflasi dari sektor volatile food.
“Hingga 21 Februari, beras kita telah mencapai rata-rata harga di angka Rp15.175. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
