Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai pencopotan atribut PDIP, seperti baliho bacapres-bacawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, menunjukkan pemerintah tidak mampu menunjukan netralitas mereka sebagai penyelenggara negara.
Menurut Charle, aparat saat ini akan memperlihatkan keberpihakan mereka sebab putra seorang pemimpin negara turut berpartisipasi dalam Pilpres 2024. “Ini konsekuensi ketika anak presiden yang masih menjabat mengikuti kontestasi Pilpres,” kata Charles dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Charles menyebut pencopotan baliho saat ada agenda kunjungan kerja (kunjer) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bali, bisa saja dilakukan oleh aparat setempat tanpa adanya perintah. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk cari perhatian alias capres ke presiden.
“Hal ini bisa dilihat dengan alasan pencopotan yang berbeda-beda dari pejabat daerah sampai eksekutor di lapangan,” jelasnya.
Bukti tercorengnya netralitas aparat negara juga sudah ditunjukan beberapa waktu lalu ketika Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, memimpin rapat konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran. Atas kejadian tersebut, Charles mengakui tidak terkejut jika menjelang Pilpres 2024, akan semakin banyak pejabat publik yang menunjukkan keberpihakan mereka pada salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR ini.
Lebih jauh Charles mengatakan fenomena majunya seorang anak presiden, Gibran Rakabuming Raka, dalam kontestasi pemilu ketika Jokowi masih menjabat sebagai pemimpin negara merupakan hal yang baru.
Menurut dia, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah.
“Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan,” ucapnya.
