Empati

Pemerintah Gandeng UNRWA dan Bulan Sabit Merah Mesir Distribusi Bantuan ke Gaza

Menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Pemerintah Indonesia akan segera mengirim bantuan kemanusiaan. Hal ini diumumkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Mungkin anda suka

“Pemerintah Indonesia berkomitmen membantu warga Gaza yang terdampak konflik dengan Israel. Ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,” kata Iqbal.

Bantuan yang akan dikirimkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan warga Palestina di Gaza. Menurut Iqbal, bantuan ini akan diteruskan ke Bulan Sabit Merah Mesir, dan dari sana akan disalurkan ke Gaza oleh United Nations Relief and Works Agency (UNRWA).

Palang Merah Indonesia (PMI) juga ikut serta dalam misi kemanusiaan ini dengan menyediakan bantuan berupa healthy kit, genset, dan tabung oksigen senilai Rp2,9 miliar. 

“Kami menunggu persetujuan dari PBB untuk memastikan jenis bantuan apa saja yang bisa kami kirimkan,” ujar Niniek Kun Naryatie, pengurus pusat PMI.

Selain pemerintah, masyarakat Indonesia juga menunjukkan solidaritasnya. Indonesia Humanitarian Alliance (IHA) telah mengumpulkan dana sebesar Rp5 miliar. 

“Bantuan akan disalurkan bertahap dan diawali dengan pengiriman makanan siap saji, selimut, dan matras,” kata Ali Yusuf, perwakilan IHA.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga aktif mengumpulkan dana. Dana yang telah terkumpul mencapai lebih dari Rp10 miliar dan ditargetkan mencapai Rp20 miliar. 

“Kami memastikan dana ini akan disalurkan ke Gaza dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya,” kata Deputi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Imdadun Rahmat.

Pengiriman bantuan ini menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil. Koordinasi intensif terus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri.

“Ini adalah manifestasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia,” tutup Iqbal.

Back to top button