Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menentang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam membagikan bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bansos merupakan kebijakan negara yang terus didorong implementasinya oleh PDIP.
“Bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PDIP,” kata Hasto dalam konferensi persnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (31/1/2024).
Hasto menyebut keengganan Jokowi untuk melibatkan Risma dikarenakan sosok Risma yang memiliki integritas tinggi. Diakuinya, Risma tidak ingin jika data Kementerian Sosial (Kemensos) dipakai untuk kepentingan politik partisan.
“Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” ucapnya.
Akibat tidak adanya keterlibatan Risma ini, bansos kemudian rawan dipolitisasi. Hal ini terbukti ketika kemunculan bansos bergambar paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran beberapa waktu lalu.
“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” ungkapnya.
Hasto menegaskan bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan pemerintah. Bahkan hal ini berdampak pada suasana kabinet yang diakui Risma sudah tidak nyaman karena harus melewati pemeriksaan sebelum para menterinya menghadiri rapat.
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” tuturnya.
