Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyerukan kepada seluruh kader dan fungsionaris partai untuk menunggu pengumuman resmi capres-cawapres yang akan diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelum ada pengumuman resmi, kader diminta bersabar dan tidak melakukan manuver termasuk bicara pencapresan.
Hasto menegaskan, terdapat ancaman sanksi kepada kader maupun fungsionaris partai yang melanggar disiplin partai ini. Sebab para kader harus tegak lurus terhadap instruksi Megawati. “Kita akan berikan sanksi, nanti kami akan klarifikasi dan berikan sanksi,” ujar Hasto di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10/2022).
Dia meminta kader bersabar dan tidak mendahului keputusan ketum terkait Pilpres 2024. “Disiplin partai semua capres-cawapres semua kader jangan grusa-grusu, sabar di waktu yang tepat, momentum dan suasana kebatinan rakyat capres dan cawapres semua akan tegak lurus, semua kewenangan ketua umum,” kata dia.
Menurutnya para kader harus turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat, bukan bicara pencapresan. Dia mengingatkan pula iklim politik Indonesia bergerak dinamis dan kader tak mengedepankan fokus pencapresan.
“Semuanya sabar yang penting gerak ke bawah, itu baru watak politik PDIP. Untuk capres itu kewenangan Ibu Ketum,” sambung dia.
Sebelumnya, DPP PDIP telah memberi sanksi sejumlah anggota fraksi di parlemen karena mewacanakan Dewan Kolonel yang tidak dikenal dalam AD/ART partai dan dimaksudkan untuk memoles citra Puan Maharani. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun membenarkan keaslian surat yang terbit pada 5 Oktober 2022 dan perihalnya ditulis dengan huruf tebal kapital “peringatan keras dan terakhir”.
“Keputusan kegiatan yang mengarah soal calon presiden 2024 itu adalah kewenangan hak prerogatif ketua umum. Hak prerogatif itu diberikan dalam keputusan Kongres V di Bali,” ujar Komarudin.
