Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, anggaran kementerian di Kabinet Indonesi Maju (KIM) Presiden Jokowi dipangkas lima persen untuk dijadikan bantuan sosial (bansos).
Hal itu sejalan dengan isu yang menyebut bahwa para menteri PDIP berencana mundur dari kabinet, karena adanya dugaan intimidasi. “Ya sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementrian dipotong lima persen untuk elektoral,” kata Hasto saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).
Padahal, kata Hasto, program bansos merupakan program pemerintah untuk masyarakat. Disayangkan jika bansos dipolitisasi demi kepentingan salah satu paslon.
“Tapi ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02 bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02 ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak,” jelasnya.
Tahun ini, pemerintah menggelontorkan berbagai jenis bansos atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran Bansos pada 2024 yang mencapai Rp496 triliun.
Jumlah anggaran Bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen ketimbang 2023 sebesar Rp439,1 triliun. Bahkan beda tipis dengan awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun.
Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agendanya elektoral dari pasangan nomor 2, Prabowo-Gibran. Karena ada Gibran, putra sulung Presiden Jokowi.
