Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa berlabuhnnya partai matahari putih ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mendukung bacapres Prabowo Subianto di Pemilu 2024, bukan atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Apakah sudah ada persetujuan pak Jokowi? Dari presiden tidak ada arahan, jadi ini keputusan kita bersama, bareng-bareng,” tegas Zulhas di Museum Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).
Rumor adanya arahan Jokowi ini menyeruak karena sebelumnya PAN sempat intens berkomunikasi dengan PDIP, namun akhirnya balik badan mendukung Prabowo. “Jadi saya sampaikan lagi, tidak ada arahan dari pak Jokowi,” sambungnya.
Senada, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memastikan, bergabungnya PAN dan Partai Golkar atas kemauan sendiri bukan instruksi Presiden Jokowi.
Prabowo menyatakan Jokowi adalah sosok pemimpin yang demokratis, tidak mungkin mau memaksa partai politik manapun untuk membentuk poros koalisi.
“Jadi begini, Pak Jokowi orang yang sangat demokratis. Beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan,” kata Prabowo di Museum Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).
Dia menekankan Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka mendikte, dan pasti menghormati keputusan partai manapun. Prabowo mengaku tidak asal bicara, ia pun mencontohkan kasus Partai Perindo yang semula ingin mendukungnya namun beralih ke kubu bacapres PDIP Ganjar Pranowo.
“Bukti sudah banyak. Suatu saat Perindo datang ke kami, mengatakan mendukung saya, kemudian Perindo berubah haluan dan keluar, dan Presiden Jokowi tidak campur tangan sama sekali. Saya kira itu yang ingin saya tegaskan. Saya kira semua ketua umum partai setuju,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah resmi berkoalisi mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Keempat partai politik itu pun menandatangani piagam deklarasi.
Diana Rizky
