Presiden Jokowi sangat progresif menggelar upacara Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim), tahun depan. Padahal, sarana dan prasarana di IKN Nusantara, diperkirakan minim. Sehingga belum siap.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, keinginan Jokowi menggelar upacara Kemerdekaan Ke-79 RI di IKN Nusantara, merupakan manifestasi dari ambisi besar untuk menandai era baru dalam sejarah Indonesia.
“IKN, direncanakan sebagai pusat administrasi baru negara, diharapkan menjadi simbol kemajuan, inovasi, dan keberlanjutan,” kata Matnur, sapaan akrabnya, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Namun, apa lacur kenyataan sepertinya berbalik. Realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara ambisi dan kesiapan IKN Nusantara. Kondisi IKN saat ini, masih jauh dari apa yang dibayangkan.
Hal itu terkonfirmasi dari video kunjungan Ridho Rahmadi dan Amien Rais ke lokasi IKN Nusantara pada 18 November 2023. Hasilnya, perkembangan atau progress pembangunan megaproyek IKN Nusantara, jauh dari ekspektasi. Hampir semua proyek bangunan baru di IKN masih berada di tahap awal.
Beberapa rumah menteri yang terlihat hampir selesai pun, masih belum layak ditempati. Infrastruktur dasar seperti sanitasi masih dalam tahap pembangunan. Bahkan, Istana Presiden yang direncanakan menjadi titik sentral upacara 17 Agustus 2024, masih jauh dari kata siap.
“Menggelar upacara di lapangan terbuka memang bisa dilakukan di mana saja. Namun, mengadakan upacara di IKN Nusantara yang sepi dari investor dan aktivitas pembangunan, bukanlah pilihan yang bijak,” kata Matnur.
Ini bukan hanya tentang lokasi, kata pengamat kebijakan publik itu, namun juga tentang pesan yang ingin disampaikan kepada rakyat dan dunia. Bahwa, upacara di tengah kondisi IKN saat ini, bisa diartikan sebagai upacara penuh kepalsuan dan kepura-puraan.
“Tanpa dukungan investasi yang solid, proyek infrastruktur IKN tidak memiliki masa depan yang cerah. Apakah kita ingin dunia melihat kita merayakan kemerdekaan di tengah harapan kosong dan ketidakberlanjutan investasi IKN,” tuturnya.
