Pakar meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini terkait dengan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang dinilai tidak layak dan merugikan masyarakat triliunan rupiah.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengatakan, GoTo menawarkan saham perdana kepada publik melalu IPO atau go public pada awal April 2022 dengan harga Rp338 per unit saham.
Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik, sambung dia, sebanyak 40,61 miliar saham. GoTo pun meraup dana publik sebanyak Rp13,73 triliun. “GoTo seharusnya tidak layak go public karena kinerja perusahaan sangat buruk,” katanya di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Sejak operasional 12 tahun yang lalu, kata dia, kinerja Gojek maupun Tokopedia selalu rugi dengan akumulasi rugi mencapai Rp99,3 triliun per akhir September 2022. Kerugian pada 2021 mencapai Rp22,5 triliun dan rugi 9 bulan pertama 2022 mencapai Rp20,7 triliun.
“Dengan kinerja keuangan yang sangat buruk ini, GoTo malah berhasil mengantongi izin go public dari OJK, dan meraup dana publik Rp13,73 triliun,” ujarnya.
Harga saham GoTo kemudian terus anjlok, bahkan menyentuh batas auto rejection bawah (ARB) 10 kali berturut-turut hingga Jumat (9/12/2022). Harga sahamnya berakhir di Rp93 per saham, atau turun 72,5 persen ketimbang harga go public Rp338 per saham.
Kerugiaan Masyarakat di Saham GOTO
Menurut hitung-hitungan Anthony, masyarakat rugi Rp9,95 triliun dari Rp13,73 triliun menjadi tinggal Rp3,78 triliun (harga pasar). “Investasi Telkomsel di GoTo rugi Rp4,2 triliun, dari jumlah investasi Rp6,4 triliun,” ucapnya.
Kerugian tersebut tercatat hingga akhir pekan lalu, belum memfaktorkan penurunan saham GOTO pada Senin (12/12/2022) hingga pukul 10.05 WIB. Saham GOTO turun Rp6 atau 6,5% ke posisi Rp87 per unit saham.
“Tekanan jual saham GoTo masih kuat, dengan penawaran harga berapapun karena alasan daripada nilai saham tambah tidak ada harganya,” tuturnya.
Pada Jumat (9/12/2022) antrian jual mencapai 9,16 miliar saham atau 91,6 juta lot. Jumlah antrean jual ini sangat besar, mencapai 36 kali dari jumlah saham yang berhasil pelaku pasar transaksikan pada hari itu, sebanyak 254,4 juta saham.
Dengan jumlah antrean jual yang begitu besar, menurut Anthony, (hampir) mustahil harga saham GoTo bisa ‘didongkrak’ naik. Sebab, itu harus menghabiskan antrian jual terlebih dahulu, senilai sekitar Rp900 miliar.
“Siapa yang mau mengorbankan uang sebesar itu, yang mungkin tidak akan dapat kembali lagi. Selain itu, jumlah antrian jual bisa bertambah lagi, mengingat ada 40,6 miliar saham di tangan masyarakat dari go public,” ungkap Anthony.
Investor pendiri yang juga tidak mau menambah jumlah saham yang mereka miliki memperparah keadaan. “Sebaliknya, mereka malah mau menjualnya, mau exit. Ini tujuan utama go public GoTo, yaitu exit,” tukas dia.
Selain itu, kalau jumlah saham masyarakat sudah habis karena pembelian kembali oleh GoTo atau proxy-nya, maka saham GoTo tidak akan likuid lagi. “Harga naik juga percuma karena transaksi dari kantong kiri ke kantong kanan atau cross selling,” timpal Anthony.
Untuk itu, dia menegaskan, OJK harus bertanggung jawab atas pemberian izin go public GoTo yang sebetulnya ia nilai tidak layak masuk bursa.
“Jokowi sebaiknya panggil OJK untuk minta klarifikasi terkait perizinan go public GoTo, sebagai tanda peduli atas menguapnya investasi publik dan Telkomsel di GoTo,” ungkapnya tandas.
Jika Jokowi diam saja, Anthony khawatir masyarakat bisa mempunyai persepsi liar. “Misalnya, (masyarakat) menganggap Jokowi mengetahui dan ikut merestui go public GoTo, serta investasi Telkomsel di GoTo,” imbuh Anthony.
