Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyatakan bahwa pembangunan gedung DPR RI di IKN akan dijadwalkan tahun depan. Menurutnya, saat ini sudah masuk tahap pembicaraan dengan Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Terkait usulan para legislator untuk membangun gedung parlemen paling akhir, Bambang mengaku tidak menutup kemungkinan usulan tersebut bakal dibicarakan kembali. “Kalau di jadwal kalau tidak salah mulai tahun depan ya, di 2025,” ucapnya.
Akan tetapi, ia punya alasan mencanangkan pembangunan gedung parlemen pada tahun 2025, karena menginginkan pembangunan gedung-gedung pemerintahan memenuhi unsur Trias Politica. “Yudikatifnya ada, legislatifnya ada, eksekutifnya ada sehingga memang IKN itu berfungsi sebagai ibu kota yang menyeluruh,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya meminta OIKN menunda pembangunan gedung parlemen di Kalimantan Timur (Kaltim). Dia beralasan, saat ini pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan 112 gedung kementerian maupun lembaga lainnya.
“Karena itulah saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir saja pembangunannya,” kata Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Otoritas IKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Wahyu menjelaskan bahwa DPR RI melihat prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara itu sangat besar, sehingga penundaan pembangunan gedung parlemen memberikan skala prioritas terhadap pemerintah. “Mungkin setelah seluruhnya selesai bahwa kita lah yang terakhir. Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah tapi terakhir sekali saja,” ujarnya.
