Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan merespons masalah netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga terkait pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai cawapres di Pemilu 2024, yang disorot dalam Sidang Komite HAM PBB.
Airlangga yang juga menjabat Menko bidang Perekonomian itu, justru menyinggung soal hampir semua presiden mempunyai partai sebagai kendaraan politiknya.
“Enggak ada tanggapan. Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa. Pak Jokowi partainya beda,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Ia menyebut pemimpin negara lainnya, seperti mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berasal dari Partai Aksi Rakyat yang dibentuknya. Kemudian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berasal dari Partai Demokrat.
Sebelumnya, Anggota Komite HAM PBB (CCPR) asal Senegal, Bacre Waly Ndiaye, menyoroti netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, dalam Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 12 Maret lalu.
Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
“Kampanye digelar setelah putusan di saat-saat terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memungkinkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata dia dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV.
Ia kemudian mempertanyakan apa langkah-langkah yang diterapkan di Indonesia guna memastikan para pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pelaksanaan pemilu.
Ndiaye pun bertanya apakah pemerintah Indonesia sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.
Delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye tersebut, tetapi justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya.
