Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni meyakini pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubenur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kemarin, Selasa (13/6/2023), pasti membicarakan persoalan politik.
Lebih tegas Sahroni menyebut pembicaraan politik di antara mereka sudah menjurus pada langkah strategis Pilpres 2024. Karena itu, Jokowi memilih tidak mau mengungkapnya ke publik secara gamblang.
Meski begitu, Sahroni mengatakan, tidak seluruh pembicaraan hanya seputar politik semata. Mengingat, Ganjar merupakan kepala daerah, tentu akan ada pembicaraan seputar laporan kerja Ganjar sebagai gubernur.
“Pastilah (ada soal politik), tidak mungkin nggak, pasti ada pembicaraan politik yang mungkin tidak bisa disampaikan secara terbuka. Tapi, tugas pokok yang saat ini adalah Pak Ganjar sebagai gubernur yang mungkin juga memberikan laporan terkait wilayahnya di Jateng,” tutur Sahroni di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
“Sambil kisi-kisi terkait proses ke depannya gimana langkah strategis, skenario, kemenangan pasti akan dibicarakan cuma nggak mungkin juga disampaikan ke publik,” sambungnya.
Sehingga, menurut Sahroni menilai pertemuan itu hal yang wajar. Yang terpenting, lanjutnya, politik ke depan bisa menghasilkan situasi yang damai. “Wajar, sangat wajar, terbaik lah, yang penting sekarang fokus kita bagaimana Indonesia ini stabilitas politiknya aman, nyaman, tentram,” tandas dia.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi tak menjawab lugas soal ada atau tidaknya urusan politik yang dibahas dalam pertemuan dengan Ganjar. Jokowi meminta urusan cawapres dan politik ditanyakan langsung kepada Ganjar dan PDIP. “Tanyakan Pak Ganjar sama PDI Perjuangan,” ujar Jokowi di kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Yang jelas, tutur Jokowi, agenda utama pertemuan kemarin adalah membicarakan soal revitalisasi Candi Borobudur. Alasan itu, yang membuat Jokowi memanggil Ganjar dan Sultan Hamengkubuwono X kemarin.
“Kemarin rapat mengenai Borobudur, mengenai Borobudur. Borobudur mau kita revitalisasi, kami ingin melakukan rehab total sehingga perlu rapat dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY), dan Bupati Magelang,” kata Jokowi
Emirald Julio
