Kalau benar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati, DPR mencium kuatnya nuansa politisasi di BUMN.
“Kalau itu terjadi maka pertimbangannya kental politik ketimbang profesionalitas,” kata Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Amin AK, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Menurut Politikus PKS ini, Amin, Ahok tak pantas menjabat Dirut Pertamina, karena kemampuan di sektor migas, belum mendalam. “Kapabilitas Ahok di industri migas masih belumlah, meski saat ini, beliau menempati posisi Komisaris Utama (Komut) Pertamina,” kata Amin.
Selain dari sisi kapabilitas, lanjut Amin, Ahok ketika menjabat Komut Pertamina, tak ada catatan sukses. Alih-alih prestasi, kilang milik Pertamina justru langganan kecelakaan. “Ahok bukanlah figur yang tepat untuk menduduki Dirut Pertamina. Selama menjabat Komut Pertamina tak punya prestasi yang menonjol,” sambungnya.
Pandangan senada disampaikan anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, bahwa Ahok belum cocok menjabat Dirut Pertamina.
“Ukuranya harus jelas dan pasti, jangan karena kroni, atau pula karena okigarki. Harus benar-benar orang yang profesional, tepat dan bisa membawa pertamina sejajar dengan perusahaan-perusahaan migas dunia. Ahok kan saat ini Komut Pertamina, bisa diukur juga bagaimana Pertamina saat in. Kalau menurut saya tidak tepat,” kata Herman.
Herman menuturkan, Pertamina yang diharapkan dikelola secara profesional dan menjadi perusahaan terkemuka, justru bergerak lamban. Khususnya dalam pengembangan kilang. Yang bikin miris, 6 kali terjadi kebakaran kilang Pertamina. Termasuk, kebakaran hebat Depo Plumpang pada 3 Maret 2023 yang menewaskan 23 orang.
“Silahkanlah pemerintah mau pilih Ahok atau siapapun, namun tentu menunjuk Dirut Pertamina sebagai perusahaan negara yang mengelola hajat hidup masyarakat banyak, haruslah tepat dan bisa menjalankan roda perusahaan dengan baik,” ungkapnya.
Iwan Purwantono
