Tahun ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku pusing lantaran target PAD naik Rp80 miliar, menjadi Rp820 miliar. Mau tak mau, dia memilih mengerek PBB tiga kali lipat.
Diakui putra sulung Presiden Jokowi itu, keputusan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 300 persen, adalah pilihan pahit. Alasannya ya itu tadi, demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo yang naik dari Rp740 miliar (2022), menjadi Rp820 miliar (2023). “Kene mumet, target duwur (saya yang pusing, target PAD tinggi),” kata Gibran usai rapat Paripurna DPRD DPRD Kota Solo, Jumat (3/2/2023).
Gibran mengatakan, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Solo, merupakan hal yang wajar. Seiring pertumbuhan ekonomi Kota Solo yang terus menjanjikan. Berdampak kepada naiknya NJOP.
Bagaimana bila masyarakat tak mampu membayar PBB? Tak perlu khawatir. Gibran membuka peluang bagi warganya untuk mengajukan keringanan PBB. “Solo ini kota lho. Nilai tanah pasti naik. Naiknya (NJOP) tinggi, stimulasi juga tinggi. Nanti kalau pengurangan atau diskon, bisa,” jelas Gibran.
Tentu saja, warga Kota Solo bakal terbelalak ketika tahu biaya PBB yang harus dibayar. Tak main-main naiknya, tiga kali lipat. Ketika pendapatan tak naik, dompet terkuras lantaran kenaikan PBB.
Apalagi, kenaikan tarif PBB ini terkesan dadakan. Tak pernah ada sosialisasi, sehingga wajarlah bila masyarakat kaget. Khususnya kalangan ekonomi lemah.
Bagi yang memang keberatan, bisa ‘curhat’ melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Benar saja, keluhan soal tingginya PBB mengalir deras ke website yang dikelola Pemkot Solo itu. Mereka mempersoalkan kenaikan NJOP yang ‘ugal-ugalan’.
Bayangkan saja, tarif PBB yang biasanya Rp500 ribu melonjak menjadi Rp1,5 juta. Bila terlambat bayar PBB, ada denda yang semakin bikin mumet. Kini, warga Solo bakal lebih mumet ketimbang wali kotanya.
