Pemerintahan Jokowi terlihat bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) yang berakhir pada 2041. Waktu masih panjang, masih 18 tahun lagi tapi ada yang kebelet.
Kepastian itu bisa dicermati dari pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia bahwa perpanjangan izin Freeport bisa dikebut.
Alasannya, Freeport perlu kepastian operasi melalui perpanjangan kontrak. Penting untuk menjaga keberlanjutan produksi emas dan tembaga dari tambang Grasberg, Papua.
Lho, kok menterinya yang ngotot? Dijelaskan Menteri Bahlil, puncak produksi tambang Grasberg diprediksi pada 2035. Tanpa eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas Grasberg bakal terjun bebas.
“Dan tambang mereka kan underground (bawah tanah). Eksplorasinya minimal 10 tahun. Jadi kalau tidak segera kita pastikan untuk eksplorasi, maka pada 2040 produksi Freeport itu tidak ada,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Jika perpanjangan kontrak Freeport diketok palu tahun ini, menurut Bahlil, Indonesia bisa mengoptimalkan sumber daya yang masih tersimpan di tambang itu. “Maka, pemerintah melakukan itu. Tapi kita pemerintah harus untung. Negara harus diuntungkan, dengan cara penambahan saham untuk BUMN,” kata Bahlil yang dikenal sebagai menteri kesayangan Jokowi itu.
Ya, masalahnya, untuk divestasi 51 persen saham Freeport pada 2018, PT Inalum (Persero), sekarang MIND ID harus mengeluarkan surat utang (obligasi global) sebesar US$4 miliar. Atau setara Rp57 triliun dengan asumsi kurs Rp14.300/US$.
Jadi, 51 persen saham Freeport yang saat ini dalam genggaman MIND ID itu, bukan gratisan tapi bayar Rp57 triliun. Padahal, lebih dari 50 tahun, Freeport menggali emas dan tembaga dari perut bumi Papua.
Seharusnya, keberadaan Freeport memberikan berkah bagi warga Papua. Namun tidak begitu kejadiannya. Asal tahu saja, jumlah penduduk miskin di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia per Maret 2023. Angkanya mencapai 26,03 persen yang setara dengan 915.150 jiwa.
Memang jauh di bawah jumlah warga duafa di Jawa Timur (Jatim) yang mencapai 4 juta jiwa. Namun jumlah penduduk Jatim lebih gede ketimbang Papua, yakni sekitar 40 jutaan. Sehingga angka kemiskinan Jatim lebih rendah yakni 10,35 persen.
Selain itu, Freeport berjanji membangun smelter di Manyar, Gresik, Jawa Timur. Namun hingga saat ini, belum ada wujudnya. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyajikan laporan pemeriksaan semester I-2023 yang menyebut Freeport harus membayar denda administratif akibat keterlambatan membangun smelter.
Angkanya lumayanlah US$501,94 juta. Atau setara Rp7,53 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000/US$. Jadi, masih percaya Freeport?
