Pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai mutasi besar-besaran di tubuh Polri dan pergantian sejumlah petinggi TNI memunculkan anggapan masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan langkah tersebut untuk kepentingan elektoral atau mengamankan calon presiden dan wakil presiden dukungannya. Namun, menurut Pangi, akan sulit mencari cara untuk membuktikannya.
“Karena ini sesuatu yang bisa kita rasakan tapi sulit dibuktikan, sehingga memang TNI dan Polri termasuk Presiden pasti bilang netral (di Pemilu), kalau memang mereka netral tinggal dibuktikan saja,” ujar Pangi kepada Inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Menurutnya, masyarakat sipil yang tidak digaji oleh negara tidak punya instrumen untuk membuktikan keselahan-kesalahan yang ada. Sehingga masyarakat bisa berpandangan itu keputusan yang salah namun sulit untuk mengungkapkan kebenarannya.
“Sulit kita mengatakan bahwa ini ada pembuktiannya, mutasi ini dilakukan untuk mencari orang-orang yang loyal dan yang jelas posisinya misalnya, sehingga yang lain diangap sulit untuk dipertahankan sehingga dimutasai, dan itu juga kita juga bisa mengatakan tujuan mutasi itu untuk mengamanakan capres dan cawapres yang didukung,” tutur Pangi.
Kendati begitu, dia menyampaikan bahwa mutasi tidak melulu dilakukan menjelang Pemilu. Sebelum masa-masa itu, mutasi Polri maupun TNI juga pernah dilakukan.
“Namun, perbedaannya adalah standarnya, kalau sebelumnya biasa saja, sekarang standarnya berat,” ungkap Pangi.
Presiden, lanjut Pangi, punya bakat hebat untuk memastikan orang-orang yang loyal yang mendapatkan posisi tersebut, sehingga bagi yang tidak loyal, akan tergusur.
“Tapi lagi-lagi bahwa tidak selalu mudah untuk pembuktiannya, yang kedua menuduh untuk mengatakan bahwa presiden tidak netral dengan mengatakan mutasinya ini tidak lepas dari kepentingan elektoral atau kepentingan mengamankan capres dan cawapres pilihannya. Bahwa itu betul, bisa iya bisa tidak,” bebernya.
Lebih jauh, dia menjelaskan poisis TNI dan Polri yang berada di bawah kepala negara, sehingga apapun yang dikerjakan atas dasar kepentingan presiden.
“Sebetulnya mereka (TNI-Polri) juga tidak nyaman (ditarik) ke politik praktis, tapi karena kepentingan terdesak, kepepet akhirnya mereka harus melakukan itu dengan kekuasan dan kewenangan yang mereka memiliki,” ujar Pangi.
“Tapi kita berharap Polri maupun TNI bekerja untuk pelayan rakyat, bukan menjadi alat negara sebagai pelayan kekuasaan,” lanjut dia, menekankan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran kapolda dan wakapolda di tengah masa kampanye Pilpres 2024. Sebanyak 513 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) dimutasi sesuai dengan Surat Telegram bernomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani As SDM Polri, Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.
