Beberapa waktu lalu, presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto bakal sulit mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Jika pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen.
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus menegaskan, kenaikan PPN pada tahun depan menjadi 12 persen, jelas ‘menenggelamkan’ daya beli atau konsumsi.
Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung konsumsi. ketika konsumsi kuat maka ekonomi tumbuh tinggi. Demikian pula sebaliknya.
“Kenaikan PPN 12 persen pada 2025 jelas tidak menyokong pertumbuhan ekonomi. Padahal, kita akan menuju Indonesia Emas pada 2045. Di mana, ekonomi harus tumbuh minimal 6 persen pada 2025. Saya kira sulit karena PPN itu,” uangkap Heri, dikutip Jumat (23/3/2024).
Selanjutnya dia menyebut, kenaikan PPN dari 11 persen (2024) menjadi 12 persen pada 2025, adalah yang terbesar di kalangan ASEAN. “Kalau PPN Indonesia 12 persen, menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara,” ujar Heri.
Dikatakan, Malaysia menerapkan tarif PPN sebesar 6 persen. Sedangkan di Singapura dan Thailand dikenakan tarif sekitar 7 persen. Lalu tarif PPN di Kamboja, Laos, dan Vietnam sekitar 10 persen. Serta yang tertinggi di Filipina yaitu sebesar 12 persen.
Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah perlu menaikkan pajak secara bertahap.
Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang HPP, tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022 lalu. Kemudian tarif PPN naik menjadi 12 persen paling lambat mulai 1 Januari 2025. Pada pasal Pasal 7 ayat 3 Undang-undang HPP, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Menurut Heri, kenaikan PPN akan memberatkan konsumen yang 95 persen pendapatannya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Dengan demikian, dampak kebijakan ini terhadap pendapatan setiap lapisan masyarakat akan berbeda-beda. Bisa jadi, kata dia, dampaknya bagi masyarakat golongan bawah akan lebih besar dibandingkan golongan menengah dan atas.
Ia menjelaskan PPN 12 persen akan meningkatkan biaya produksi. Sehingga, harga-harga akan meningkat dan konsumen harus membayar lebih tinggi untuk barang dan jasa yang diperolehnya. Ketika masyarakat tidak mengalami peningkatan pendapatan yang melebihi kenaikan harga barang-barang, daya beli lebih rendah.
Bila daya beli melemah, ia menuturkan utilisasi produksi dari sektor riil juga ritel akan menurun. Ia khawatir penjualan akan menurun karena masyarakat perlu lebih menghemat dalam mengalokasikan anggarannya.
Sebelum ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo menyatakan ambisinya menggenjot perekonomian tumbuh minimal 8 persen. “Saya optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita, sasaran saya bila menerima mandat, saya harus mencapai pertumbuhan 8 persen minimum,” kata Prabowo.
Dia mengatakan capaian ekonomi di era Presiden Jokowi akan menjadi fondasi baginya. Menurutnya, era pemerintahan Jokowi mencapai prestasi yang baik. “Tingkat inflasi menurut pengetahuan saya, adalah yang terendah sepanjang sejarah RI,” katanya.
