Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui belanja pemerintah daerah lebih banyak untuk membayar pegawai sehingga mengurangi kesempatan berinvestasi.
Untuk itu, kemenkeu mengharapkan pemerintah daerah untuk melakukan belanja secara berkualitas. Dampak dari masih tingginya belanja pegawai akibatnya belanja yang langsung dirasakan dampaknya kepada masyarakat menjadi berkurang.
Untuk belanja daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat meningkat 50,2 persen dari Rp715 triliun pada 2013 menjadi Rp1.074,7 triliun pada 2022.
“Kita lihat di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini mengalami tren penurunan. Namun masih cukup tinggi yaitu di 34 persen,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD seperti dikutip Selasa (13 /6/2023).
Sri Mulyani pun memaparkan, berdasarkan data Kemenkeu bahwa belanja pegawai merupakan belanja tertinggi dibandingkan yang lainnya dengan rata-rata 35,01 persen. Namun, porsi itu perlahan menurun dari 2013 yang sebesar 40,06 persen menjadi 34 persen pada 2022.
Sri Mulyani mengatakan, tidak berkualitasnya belanja daerah merupakan salah satu penghalang untuk memperbaiki efektivitas APBN dan APBD di dalam mendorong kinerja perekonomian daerahnya. “Kita perlu untuk melihat agar belanja APBD bisa lebih dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara untuk Transfer ke Daerah (TKD), jelas Menkeu merupakan sumber utama pendapatan bagi APBD sebesar 68 persen. Namun, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga cenderung meningkat dari 21,7 persen pada 2013 menjadi 27,4 persen pada 2022.
“Sehingga sumber-sumber penerimaan asli daerah juga mengalami kenaikan. Kita perlu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mengurangi kesempatan investasi,” ujarnya.
