Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya angkat suara terkait Undang-Undang Kesehatan yang di dalamnya membahas pengurangan alokasi anggaran kesehatan.
Berdasarkan isi dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu alokasi anggaran kesehatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.
Menurut Budi mengenai keputusan tersebut harus dilakukan penyesuaian yang tepat, seperti di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) yang lebih membutuhkan dana lebih dari 10 persen dibandingkan dengan kota seperti DKI Jakarta.
“Kalau di daerah 3T anggarannya itu kecil, jadi kalau dia hanya wajib dikasih 10 enggak bakal cukup. Justru kalau di daerah 3T dia harus dikasihnya lebih. Di daerah seperti DKI, enggak perlu dia dikasih 10 karena DKI kan sudah besar, rumah sakitnya sudah banyak, puskesmasnya sudah lengkap,” kata Budi, Jakarta, Jumat (21/07/2023).
Budi juga menambahkan bahwa masyarakat harus dapat melihat fakta dan situasi dengan tenang dan tidak mudah terpengaruh secara emosional. Karena menurutnya jika dilihat kembali tidak banyak hubungan yang dihasilkan antara spending dengan hasilnya.
“Fakta-fakta seperti itu yang menunjukan, sebenarnya kalau kita lihat secara tenang ya secara realitas bukan secara emosional, enggak terlalu banyak hubungan antara spending dengan result,” ucap Budi.
Menkes juga memberikan contoh dari bagaimana penggunaan dan perencanaan anggaran spending yang benar dan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Banyak negara-negara lain yang memiliki tingkat spending-nya sangat besar seperti Amerika namun outcome-nya sedikit, ada pula negara yang spending-nya kecil tapi hasil outcome-nya besar seperti Singapura.
“Seperti pak presiden suka katakan saya kasih uang spending banyak ternyata jadi cat pagar. Itu jadinya tuh kalau fokusnya dari anggaran. Kalau fokusnya dari hasil, spendingnya turun butuhnya programnya segini anggarannya segini itu beda tuh. Saya kasih lagi contoh lainnya lagi yang lebih jelas, Amerika tingkat spendingnya 12ribu US dollar per orang. Hasilnya hanya 80 tahun rata-rata usia, Jepang spending-nya cuma 4.800 US dollar hasilnya 84 tahun rata-rata usianya. Itu kan dua kali lipat Amerika lebih mahal anggarannya, kok hasilnya lebih rendah,” katanya.
“Terus saya bandingin Singapura 2.800 dollar seperempatnya Amerika. Outcome-nya 86 tahun, lebih tinggi dari Amerika. Jadi enggak pernah ada korelasi antara besarnya uang dengan outcome, malah kalau kita kasih besaran uang saja itu jadinya enggak jelas sesuai dengan yang Pak Jokowi kasih tahu,” tambahnya.
Diana Setyowati
