Meskipun belum dapat melakukan negosiasi penurunan beban bunga dengan pihak China Development Bank atau CDB terhadap utang untuk membangun Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung, Kemenhub menegaskan akan melanjutkan hingga Kota Surabaya.
Hal ini mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo sehingga proyek lanjutan kereta cepat ke Surabaya sudah menjadi cetak biru Kementerian Perhubungan.
“Kami diperintahkan untuk membuat ‘blue print’ dari Bandung sampai ke Surabaya. Tentu apa yang kami buat adalah satu konsep yang meneruskan apa yang sudah kami letakkan pada dasar transformasi dari kereta cepat,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat ditemui media di Kota Surabaya, Minggu (8/10/2023).
Menteri Budi menegaskan pemerintah telah membuktikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa terealisasi dengan menyerap anggaran hingga Rp125 triliun lebih termasuk utang dari CDB. Untuk itu, pihaknya kemudian membuat rancangan dengan variabel-variabel tertentu yang membuat kereta api nanti lebih efisien.
“Bayangkan Jakarta-Surabaya 3,5 jam,” ujarnya. Tetapi anggarannya akan lebih banyak menyerap APBN karena panjang proyek lebih dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Menurut dia, variabel perhitungan itu salah satunya terkait dengan biaya. Perhitungan biaya ini memperhatikan jalur atau jalan mana saja yang akan dilalui oleh kereta cepat tersebut. “Terus daya beli masyarakat, ini dihitung sebagai suatu optimalisasi,” ujarnya.
Beban Angsuran Rp226,9 Miliar per Bulan
Sementara anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengingatkan pemerintah soal dampak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB). Proyek itu membuat Indonesia berutang untuk jangka panjang.
“Utangnya plus bunga Rp226,9 miliar per bulan,” kata Anis dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk “Kereta Cepat Jebakan Utang China?” Minggu (1/10/2023).
Anis mengatakan angka itu berasal dari pembengkakan biaya dan harus membayar USD550 juta. Angka itu setara dengan Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.
Anis menakar potensi kemampuan Indonesia membayar utang tersebut. Dia mengutip pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menargetkan KCJB melakukan 68 perjalanan dalam sehari.
Bangkitkan Ekonomi
Namun begitu, Menhub Budi menegaskan, bahwa keberadaan kereta cepat itu bukan semata-mata untuk komersial. Keberadaan transportasi itu tentu harus ada tanggung jawab bersama baik pihak swasta atau pemerintah.
“Justru yang akan mendapatkan bangkitan ekonomi itu adalah kota-kota yang dilalui. Sedangkan cost yang dikeluarkan pada kereta cepat, terbayarkan pada bangkitnya ekonomi di banyak daerah. Katakanlah Purwokerto, Cirebon, Jogja, Solo dan Surabaya, pasti akan kegiatan ekonomi bertambah,” ucapnya.
