Ini Alasan PKS Belum Mau Deklarasi Meski Sudah Terima AHY Jadi Cawapres

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku sudah tidak mempermasalahkan lagi nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan. Namun hingga saat ini deklarasi koalisi perubahan yang beranggotakan PKS, NasDem dan Partai Demokrat masih belum teralisasi.

Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pihaknya memang sudah menerima sosok AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun menurutnya, masih ada kesepakatan yang belum diputuskan di antara calon anggota koalisi.

“Tidak ada masalah. Pokoknya calon yang pas dengan presiden dan kesepakatan kita,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Meski begitu, Aboe Bakar masih tidak merinci soal kesepakatan apa yang hingga kini masih menjadi ganjalan deklarasi koalisi perubahan tersebut. “Nanti dimusyawarahkan, semua juga baik dan positif,” katanya.

Dia mengatakan hingga kini seluruh calon anggota koalisi masih terus melakukan komunikasi yang intens. Komunikasi ini bertujuan mencari titik temu untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sehingga jika semuanya selesai, maka deklarasi koalisi perubahan itu akan segera dideklarasikan.

“Kita lihat saja nanti masalahnya obrolannya hari demi hari berubah, pengen Desember eh mundur, pengen ini eh mundur, kenapa? karena mau cari titik temu yang pas dan masih panjang, cuma kalau bisa sih lebih cepat lebih baik,” ujar Aboe.

Sebelumnya, PKS mengatakan lambatnya keputusan soal deklarasi koalisi perubahan dengan Partai Demokrat dan NasDem karena adanya perbedaan soal nama calon presiden (cawapres) 2024.

Namun, PKS meminta kepada dua parpol calon koalisi yakni NasDem dan Partai Demokrat untuk realistis terhadap sosok yang potensial khususnya yang masyarakat inginkan. Salah satu indikator yang bisa melihat keinginan masyakat adalah dengan hasil survei.

“Itu bisa kita dapat dari hasil survei yang objektif. Sehingga pasangan Capres-Cawapres yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Al Muzzammil Yusuf kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).