Mendag Zulhas Siap Pangkas Harga Kedelai Jadi Rp11 Ribu per Kilogram

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan harga kedelai dari Rp14 ribuan per kilogram menjadi Rp12 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram. Kemendag mengaturnya melalui mekanisme penggantian selisih harga pembelian.

Salah satu opsinya adalah rencana Kemendag menghapus syarat bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram (kg) kepada pengrajin tahu dan tempe. Persyaratan tersebut dinilai Zulhas, sapaan akrabnya, menghambat penyerapan penggantian selisih harga pembelian kedelai hingga kurang dari 50 persen.

“Saya perjuangkan agar subsidi (penggantian selisih harga pembelian) itu tidak persyaratan, tapi subsidinya harga. Jadi kalau subsidi, pemerintah subsidi harga. Lagi saya sampaikan, subsidinya itu subsidi harga,” kata Mendag Zulhas di Jakarta, Jumat (20/1/2023), seraya menegaskan bahwa Kemendag akan mengatur regulasinya secara adil.

Terpisah, Kasan Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag mengatakan, penggantian selisih harga pembelian merupakan upaya pemerintah menjaga stabilisasi harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe serta menjaga keberlangsungan usaha mereka.

“Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram kepada pengrajin melalui Kopti (Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia),” ujarnya.

Kasan memjelaskan, Kopti membeli kedelai dari Perum Bulog dengan harga pembelian di tingkat importir dikurangi Rp1.000 per kilogram. Adapun selisih Rp1.000 per kilogram dibebankan kepada pemerintah melalui APBN.

“Jika harga kedelai di tingkat importir sebesar Rp13.000 per kilogram, maka Kopti dapat membeli kedelai sebesar Rp12.000 per kilogram ke Perum Bulog. “Bulog bekerjasama dengan importir untuk penyediaan kedelai bagi pengrajin,” ucapnya.

Sebelumnya, Mendag Zulhas juga mengungkapkan persyaratan yang saat ini berlaku tidak berjalan maksimal. Sebab, uang penggantian selisih harga pembelian kedelai sebesar Rp250 miliar pada tahun 2022 yang terserap tidak mecapai setengahnya kepada perajin tahu dan tempe.

“Pengusaha tahu tempe dapat subsidi (bantuan selisih harga pembelian) Rp1.000, kalau 1 ton saja sudah Rp1 juta dan dia bikin ini, bikin itu, akhirnya bisa menghabiskan dana hingga Rp1 juta lebih, belum nanti melalui koperasi, lama-lama berapa yang diterima?” timpal Zulhas.

Lebih jauh Mendag yang akrab disapa Zulhas juga menghimbau perajin tahu tempe untuk tidak lagi khawatir. Kemendag berkomitmen, para perajin tahu tempe dan produk olahan kedelai segera mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau, khususnya menjelang puasa.

Sejauh ini, pemerintah sudah mengimpor kedelai melalui entitas swasta, tidak melalui Bulog. “Hari ini dibongkar kedelai sebanyak 56 ribu ton oleh FKS Group dengan harga Rp12.000 per kilogram,” kata Zulhas saat mengunjungi pabrik PT Bungasari Flour Mills Indonesia sekaligus meninjau proses pembongkaran kedelai oleh FKS Group di Cilegon, Banten, Minggu (15/1/2023).

Selanjutnya, jumlah kedelai itu dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam pemberian penggantian selisih harga pembelian kedelai menjadi Rp11 ribu per kilogram.

Sebelumnya, Kemendag telah melaksanakan program pemberian bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai. Ini sesuai hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri bidang perekonomian.

Bantuan selisih harga itu diberikan kepada anggota koperasi di bawah naungan Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo). Bantuan itu diberikan kepada koperasi tersebut yang memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB.

Zulhas menegaskan, kebijakan tersebut dilakukan agar para perajin tahu tempe tidak lagi merasa terbebankan dengan semua persyaratan yang ada. “Saya sedang perjuangkan agar subsidi (bantuan selisih harga) kedelai itu tidak ada persyaratan,” imbuh Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menuturkan, aturan selisih harga tanpa persyaratan itu tengah digodok dan belum mendapatkan kesepakatan penuh dari berbagai pihak. Persoalan ini masih dalam tahap proses yang sedang diupayakan oleh kementerian yang ia pimpin.