Mantan Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 03, Mahfud Md menilai tidak tepat jika program makan siang dan susu gratis dari Prabowo-Gibran dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025. Karena itu masih ranahnya Presiden Jokowi.
“Kalau masuk APBN 2025, jelas enggak tepat. Karena APBN itu kan ditetapkan pemerintah saat ini. Sedangkan program makan (siang) gratis kan dari pemerintah baru,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip Selasa (27/2/2024).
Kata Mahfud, program pemerintahan baru, semestinya masuk APBN-Perubahan 2025 yang pembahasannya dilakukan pada Juni 2025. “Enggak apa-apa juga, Ini kan hanya sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, mestinya ditetapkan pemerintahan baru nanti,” ujar Mahfud.
Ia juga tidak mempersoalkan pemerintahan Jokowi sudah membahas program tersebut meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Rencananya, KPU mengumumkan presiden wapres terpilih pada 20 Maret 2024.
“Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga. Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja kalau saya. Kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu,” kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.
“RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan,” ucap Suharso.
