Menjelang tutup tahun, pemerintahan Jokowi mengguyur banyak program bagi-bagi atau bantuan sosial (bansos). Mulai dari BLT Puso, BLT El Nino, bansos PKH dan bansos beras 10 Kg. Anggarannya cukup mahal.
Terkait musim bansos menjelang pergantian tahun dan menuju Pemilu 2024, ada dua hal yang disorot. Masalah biayanya yang besar serta politisasi bansos.
Anggaran Jumbo
Tak biasanya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah bicara keras soal program bansos. Mungkin karena pecah kongsi dengan Jokowi, politikus PDIP asal Madura ini, menekankan jangan sampai salah sasaran.
“Merupakan hak dari rumah tangga miskin, maka mereka harus ikut mengontrol pelaksanaannya di lapangan, tidak boleh salah sasaran, atau terjadi pengurangan atas hak tersebut,” kata Said, dikutip Rabu (20/12/2023).
Dia pun menyebut angka besar untuk membiayai bansos, subsidi energi dan perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun ini. Angkanya mencapai Rp1.060 triliun.
“Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara,” kata Said.
Jika menggunakan asumsi Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bahwa biaya membangun rumah sakit sebesar Rp150 miliar per unit, maka anggaran tersebut cukup untuk membangun 7.066 rumah sakit. Atau cukup untuk membangun puskesmas hingga pelosok negeri sebanyak 88.333 unit. Dengan asumsi biaya pembangunannya Rp12 miliar per unit.
Politisasi Bansos
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mencium kuatnya aroma politik di balik bansos-bansos ini.
“Karena, ada putra Jokowi yang punya kepentingan di Pilpres dan pemilu 2024. Satunya jadi cawapres, satunya jadi ketum parpol peserta Pemilu 2024. Di situ nuansa politiknya,” kata Trubus.
Apalagi, kata dia, bansos beras 10 Kg digelontorkan hingga Juni 2024, seolah-olah istana sudah memprediksikan bahwa Pilpres 2024 yang berlangsung pada 14 Februari itu, berlangsung 2 putaran.
Pun demikian, peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, sulit menutupi aroma politis dalam program bansos di penghujung pemerintahan Jokowi.
“Sulit sekali menyangkal kalau bansos-bansos ini tidak dipakai untuk kepentingan politik,” kata Usep.
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati sepakat bahwa program bansos rawan politisasi. Atau menjadi alat pemenangan bagi paslon di Pilpres 2024 atau parpol peserta Pemilu 2024.
Alasan Neni masuk akal, program bansos digelontorkan saat musim kampanye. Selain itu, Presiden Jokowi yang juga ayah dari Gibran Rakabumin (cawapres nomor 2), serta Kaesang Pangarep (Ketum PSI), rajin membagikan bansos.
“Politisasi anggaran memang kerapkali terjadi di tahapan kampanye dan menjelang pemungutan serta penghitungan suara,” kata Neni.
Menjelang Pemilu 2019, Neni menyinggung bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Jokowi pada 2014. Di mana, bansos PKH merupakan perlindungan sosial melalui pemberian uang nontunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).
BLT Puso
Bantuan Langsung Tunai atau BLT Puso ini, disalurkan untuk petani yang mengalami gagal panen karena banjir pada 2022. Nilai bantuannya lumayan gede yakni Rp8 juta per hektare.
Bantuan ini, diharapkan bisa menopang kehidupan petani yang kena apes itu. Selain juga untuk modal menanam kembali sawahnya. Untuk Jawa Tengah, BLT Puso dialokasikan untuk 6 ribu petani dengan luas lahan terdampak 16 ribu hektare. dananya ditransfer melalui bank pelat merah atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Naga-naganya, BLT Puso ini hanya ditebar di Jawa Tengah (Jateng). Tak ditemukan data bahwa Presiden Jokowi mengalokasikan BLT Puso untuk petani di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar) yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Apalagi provinsi lain di luar Pulau Jawa pun masuh hitungan.
BLT El Nino
Selanjutnya ada BLT El Nino yang mulai dibagikan pada 15 Desember 2023. Program ini menyasar 18,8 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dianggap terdampak fenomena El Nino.
Nilai bantuannya Rp200 ribu/bulan. Dibagikan pada bulan ini langsung 2 bulan (November dan Desember), senilai Rp400 ribu. Program ini, bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga pangan akibat kemarau El Nino.
Bantuan ini bisa lewat transfer lewat bank pelat merah (Himbara), atau cash melalui PT Pos Indonesia (Persero). Untuk BLT El Nino, pemerintah mematok anggaran Rp7,52 triliun
Bansos PKH
Bansos ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH). Sesuai nama, bansos ini menyasar anggota keluarga yang benar-benar layak dibantu. Misalnya, anak-anak mulai balita hingga sekolah SD hingga SMA.
Selain itu, warga lanjut usia atau lansia, ibu hamil juga berhak atas bansos ini. Karena banyak kategori maka jumlah bantuannya pun berbeda. Pihak Kemensos menetapkan 10 juta KPM bakal menerima Bansos PKH. Berikut rincian Bansos PKH.
1. Kategori Ibu Hamil/Nifas : Rp 750.000/tahap atau Rp 3.000.000/tahun 2. Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun : Rp 750.000/tahap atau Rp 3.000.000/tahun
3. Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat : Rp 225.000/tahap atau Rp 900.000/tahun
4. Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat : Rp 375.000/tahap atau Rp 1.500.000/tahun
5. Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat : Rp 500.000/tahap atau Rp 2.000.000/tahun
6. Kategori Penyandang Disabilitas berat : Rp 600.000/tahap atau Rp 2.400.000/tahun
7. Kategori Lanjut Usia : Rp 600.000/tahap atau Rp 2.400.000/tahun
Bansos Beras 10 Kg
Menjelang pergantian tahun 2024 sekaligus menuju Pemilu 2024, Presiden Jokowi mendadak rajin keliling Indonesia, membagikan bantuan beras 10 kg/bulan.
Untuk program yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini, dijalankan Badan Pangan Nasional (Bapanas), menyasar 22 juta warga miskin. Bantuan telur dan daging, per kuartalnya sekitar Rp446 miliar, disiapkan untuk 1,4 juta keluarga rawan stunting.
Momentumnya sangat tepat, ketika harga beras mahal, pemerintah menggelontorkan bantuan ini. Apalagi, program yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CDP) ini, diperpanjang hingga Juni 2024.
